PEKANBARU, GORIAU.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus meminta ketegasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk acuan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Riau yang hingga saat ini belum ada kejelasan dan kepastian.

Pemprov Riau ingin agar Kementerian LHK bisa memberikan kepastian SK mana yang harus dipakai Riau agar RTRW Riau sudah bisa dilaksanakan. Karena sejauh ini, Riau baru mengantongi 2 SK dari Kementerian, namun belum bisa menjadi acuan untuk 'mengotak-atik' RTRW.

Menanggapi hal itu, Menteri LHK Siti Nurbaya mengaku bahwa Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman selalau 'ngotot' agar kementerian terkait segera memberikan kejelasan mengenai RTRW Riau

"Terus terang, Pak Gubernur (Plt) sudah berkali-kali meminta kepastiannya, namun justifikasi hukumnya di KPK," kata Menteri LHK Siti Nurbaya saat melakukan pertemuan dengan Plt Gubernur Riau serta Forkopimda di VIP Lancang Kuning, Pekanbaru, Riau, Rabu (6/5/2015).

Dirinya mengaku bisa merasakan kekhawatiran dan keluhan yang tengah dirasakan Provinsi Riau. Namun sejauh ini, kata Siti Nurbaya, SK Menhut Nomor 878 pada 29 September 2014 bisa menjadi acuan.

"Pak Gubernur meminta acuan SK mana yang bisa dipakai Riau untuk RTRW ini. Kita masih ada bagian kecil yang masih dikoordinasikan dengan DPR," kata Siti Nurbaya.

Dikatakan Siti, ada sekitar 5 ribu hektar lahan lagi yang masih harus dikoordinasikan dengan DPR dan menjadi masalah bagian kecil. "Itu yang akan diselesaikan di DPR," tegas Siti.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman berharap, masalah kecil yang menjadi kendala pengesahan RTRW Riau segera diselesaikan secepatnya. Karena dirinya mengaku begitu banyak program pembangunan yang tertunda karena kondisi ini.

"Kita juga ingin RTRW Riau ini bisa diselesaikan secepatnya di tingkat pusat. Karena kita, masyarakat Riau sangat membutuhkannya," ucap Andi Rachman (sapaan akrabnya).

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala BNPB Syamsul Maarif, Danrem 031/WB, Kepala BPBD Riau Edwar Sanger, Kepala BLH Riau Yulwiriati Moesa dan pihak terkait lainnya.***