TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Selama tiga tahun berturut-turut, menurut fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Indragiri Hilir (Inhil), Riau, Pemerintah Kabupaten (Pemkab), gagal dalam pelaksanaan penyelamatan perkebunan kelapa masyarakat.

Dengan berbagai sebab dan alasan, mulai dari keterlambatan pelaksanaan, penggunaan BBM bersubsidi yang tidak diantisipasi, salah kode rekening, yang semula pada rekening belanja modal mestinya belanja hibah. Dan ketika dirubah ke belanja hibah, ternyata masih salah juga, mestinya belanja modal.

''Begitu alasan Pemkab, bolak-balik tidak karuan,'' sebut Juru Bicara (Jubir), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Padli H Sofyan saat menanggapi pidato pengantar Bupati, Rabu (16/9/2015) pada paripurna ke-3 di gedung DPRD Inhil.

Hal lain lagi, dikatakan Fadli, ketika sudah disepakati swakelola, ternyata berubah lagi, mestinya kontraktual.

Yang lebih dahsyat lagi, dikatakannya adalah, Kepala SKPD mengakui bahwa trio tata air penyelamatan perkebunan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Perkebunan, mestinya tupoksi Dinas Bina Marga.

Namun, saat diserahkan ke Bina Marga, dinas ini malah menyatakan ini bukan tupoksi Dinas Bina Marga.

''Sungguh aneh, hari begini, masih membahas tupoksi, padahal diluar sana, petani kita sudah menjerit-jerit dan meminta tolong untuk menyelamatkan perkebunan mereka, tapi kita di sini malah mempermasalahkan tupoksi,'' sebutnya.

Padahal, dikatakan anggota Komisi I DPRD Inhil ini, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) RPJMD Inhil 2014-2018, sudah jelas, bahwa pembangunan trio tata air adalah tupoksinya Dinas Perkebunan.

Dan ini pun, dikatakannya sudah berjalan lebih dari 10 tahun, bahkan tidak ada satu catatan pun, atau temuan baik oleh BPK, inspektorat maupun hasil verifikasi APBD oleh provinsi, yang menyatakan bahwa pembangunan trio tata air salah tupoksinya.

''Sesungguhnya adakah keseriusan dan kemauan dari Pemkab untuk menyelamatkan perkebunan masyarakat, jangan karena ingin melepas tanggungjawab, lantas mencari-cari alasan,'' cetus Fadli.

Fraksi PKB sendiri, dikatakannya masih berkeyakinan bahwa, Bupati Inhil masih serius memperhatikan penyelamatan perkebunan masyarakat.

Untuk itu, fraksinya, dikatakan Fadli, meminta agar penyelamatan perkebunan masyarakat, menjadi skala prioritas bagi Pemkab Inhil.

''Tiga tahun sudah kegagalan penyelamatan perkebunan masyarakat terjadi, tahun ini pun, realisasinya masih jauh di bawah harapan. Akankah kegagalan ini juga akan berulang dan berulang setiap tahunnya, lalu apa tanggungjawab kita, semoga Allah SWT masih membuka hati kita semua, agar tetap peduli terhadap permasalahan masyarakat,'' tukas Fadli H Sofyan.(ayu)