PEKANBARU - Pengusutan dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif dan dana makan minum di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru diminta tidak berhenti pada tataran pelaksana teknis. Publik menuntut penelusuran menyeluruh hingga ke dalang utama kejahatan, Selasa (10/6/2026).

Dewan Pimpinan Pusat Amanah Rakyat Indonesia (Amatir) menyuarakan desakan tersebut agar aparat penegak hukum berani membongkar praktik yang dinilai terstruktur.

Kejar Aliran Dana dan Aktor Utama

Dalam orasinya di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, pengunjuk rasa meminta jaksa fokus mengembangkan temuan-temuan krusial selama proses penyelidikan berlangsung.

Koordinator Lapangan DPP Amatir, Afrido Sitorus mengingatkan agar pengusutan melibatkan semua pihak yang diduga ikut menikmati uang rakyat.

"Kami meminta keadilan benar-benar dijunjung tinggi oleh Kejari Pekanbaru dan penegakan hukum dilakukan tanpa tebang pilih," papar Afrido dengan lantang.

Tiga Poin Kunci Penyelidikan

Massa mendorong agar kejaksaan tidak mengabaikan bukti-bukti fisik yang sempat mencuat ke publik. Ada beberapa fokus penelusuran yang ditekankan:

  • Memburu Aktor Intelektual: Mencari pihak yang memberikan perintah dan merancang skema pencairan dana fiktif.
  • Menelusuri Aliran Dana: Mengungkap siapa saja pejabat atau pihak luar yang ikut menikmati hasil korupsi.
  • Mendalami Temuan Fisik: Memproses keberadaan stempel berbagai instansi dan sejumlah uang tunai yang ditemukan penyidik sebelumnya.

Tuntutan ini diharapkan menjadi pijakan bagi penyidik untuk memperluas cakupan pemeriksaan guna membersihkan lembaga legislatif dari praktik rasuah. ***