JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan akan terus mengawal realisasi tuntutan 17+8 yang disuarakan bersama koalisi sipil. Konsolidasi internal tengah digelar untuk menentukan arah gerakan berikutnya, termasuk kemungkinan aksi susulan.

Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, menegaskan aksi lanjutan bisa saja terjadi jika pemerintah dan DPR tak kunjung menindaklanjuti tuntutan tersebut.

“Ya ada kemungkinan, tergantung hasil diskusi konsolidasi kawan-kawan,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025). 

Koordinator Media BEM SI, Teo Ramadhan, menambahkan konsolidasi dilakukan untuk mengevaluasi aksi sebelumnya dan menyusun strategi ke depan.

“Kita akan menindaklanjuti aksi kemarin dengan konsolidasi lebih lanjut,” jelasnya. 

BEM SI menegaskan pengawalan ini tidak hanya ditujukan kepada DPR, tetapi juga seluruh lembaga negara. Tuntutan mahasiswa disebut akan menjadi acuan dalam mengawasi jalannya pemerintahan pasca demonstrasi besar yang berlangsung pekan lalu.

Seperti diketahui, tuntutan 17+8 lahir dari Koalisi Sipil sebagai respons atas aksi massa 25–31 Agustus 2025. Sebanyak 17 tuntutan harus dipenuhi sebelum 5 September, di antaranya penghentian represifitas aparat, transparansi anggaran, penindakan etika anggota DPR, hingga jaminan upah layak bagi buruh.

Sementara delapan tuntutan tambahan diberikan tenggat waktu hingga 31 Agustus 2026. Poin-poin jangka panjang itu mencakup reformasi besar-besaran DPR, pembenahan partai politik, pengesahan RUU Perampasan Aset, hingga evaluasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. 

Bagi BEM SI, pemenuhan tuntutan ini bukan sekadar janji politik, melainkan indikator sejauh mana pemerintah dan parlemen benar-benar berpihak pada rakyat. Jika diabaikan, jalan turun ke jalan kembali terbuka lebar bagi mahasiswa. ***