JAKARTA – Rencana aksi demonstrasi besar-besaran jilid II untuk mendesak pelengseran Bupati Pati, Sudewo, yang semula dijadwalkan berlangsung Senin (25/8/2025), resmi dibatalkan. Keputusan itu datang mendadak, tanpa alasan jelas, membuat publik bertanya-tanya.

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Pati, Ahmad Husein, memilih irit bicara saat ditanya penyebab pembatalan aksi.

“Enggak bisa jawab kalau (alasan pembatalan) ini. Intinya, semoga yang terjadi kemarin bisa jadi pembelajaran Pak Bupati,” katanya, Rabu (20/8/2025).

Sikap bungkam tersebut justru memunculkan spekulasi baru di tengah warga yang sebelumnya antusias menyambut unjuk rasa lanjutan. Aksi jilid II ini sempat disebut-sebut akan melibatkan hingga 50 ribu massa, jauh lebih besar dibanding demonstrasi pertama yang digelar Selasa (13/8/2025).

Meski batal, Husein tetap menyuarakan harapannya agar Sudewo tak lagi bersikap arogan dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Semoga ke depan Pati bisa lebih baik. Pak Bupati bisa jadi orang tuanya masyarakat. Terima kasih atas aspirasi kita yang sudah terpenuhi. Semoga amanah lima tahun ke depan,” tambahnya.

Pada demonstrasi sebelumnya, ribuan warga memadati Alun-Alun Pati untuk menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Aksi sempat ricuh, dengan pembakaran mobil polisi dan penangkapan puluhan warga.

Langkah DPRD Pati yang menyetujui hak angket dan membentuk panitia khusus pemakzulan Sudewo, sempat memberi harapan kepada publik. Namun pembatalan aksi susulan ini mengubah arah gerakan.

Sebelumnya, Husein menegaskan bahwa tuntutan mereka tidak berubah. “Tuntutannya masih sama: lengserkan Sudewo,” ujarnya, Selasa (19/8/2025). Ia bahkan mendesak Pansus Hak Angket DPRD Pati untuk bekerja lebih cepat dan menyeluruh.

Kini, saat aksi besar dibatalkan tanpa alasan terbuka, publik menunggu penjelasan yang lebih utuh. Apakah ini strategi baru, tekanan politik, atau justru tanda melemahnya gelombang perlawanan?***