PEKANBARU – Pengendalian inflasi di Provinsi Riau masih dihadapkan pada permasalahan utama yakni ketergantungan Riau yang cukup tinggi terhadap pasokan dari luar Riau.

"Tidak hanya beras, serta minimnya pasokan lokal juga terjadi pada komoditas bahan makanan lainnya salah satunya cabai merah," kata Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar saat menghadiri peresmian Program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan Provinsi Riau sekaligus Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) untuk Budidaya Cabai di Kampar, Senin (12/9/2022).

Oleh karena itu, kata Gubri, Launching Gerakan Menanam Cabai ini merupakan wujud implementasi Pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi dengan mengajak BUMDesa se Provinsi Riau melaksanakan Gerakan Menanam Cabai.

"Hal ini untuk memperkuat peran dan kinerja BUMDes dalam pemenuhan ketersediaan dan juga sebagai bentuk upaya pengendalian inflasi daerah," ungkapnya.

Pada Juli 2022, tingkat inflasi Provinsi Riau tercatat mencapai angka 7,04%. Hal ini menjadikan Provinsi Riau masuk ke dalam lima besar Provinsi tertinggi inflasi di Indonesia, yaitu berada di urutan keempat. Angka ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Peningkatan harga pangan dunia berimbas terhadap peningkatan harga pangan di daerah, terutama pada beberapa bahan pokok. Kenaikan harga beberapa bahan pokok dapat mendorong terjadinya inflasi di Indonesia, termasuk di Riau.

"Kenaikan harga kebutuhan pokok adalah persoalan serius," kata Gubri.

Sistem ketahanan pangan yang tidak terjaga dapat mengancam perekonomian, stabilitas sosial, dan penurunan kualitas hidup manusia, sehingga dapat mendorong terjadinya inflasi.

"Tingginya harga komoditas cabai menjadi penyumbang terhadap nilai inflasi pangan yang cukup signifikan hampir setiap tahunnya. Untuk itu, kita bersama-sama harus menangani persolan ini bersama-sama dengan gerakan menanam cabai di lingkungan masing-masing. Kami pun akan membagikan bibit cabai gratis," kata Gubri. ***