PEKANBARU, GORIAU.COM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Riau tidak main-main dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang digelar 9 Desember 2015 mendatang. Langkah antisipasi tersebut dilakukan dengan dilantiknya Badan Pelatihan Saksi Nasional (BPSN) dan Satgas untuk 12 kabupaten/kota di Riau.

Kegiatan pelantikan yang berlangsung di Hotel Pangeran Pekanbaru, Senin (2/11/2015) dihadiri Ketua BPSN Arief Wibowo mewakili DPP PDIP bersama pengurus PDIR Riau dan sejumlah calon bupati dan wakil bupati dari PDIP.

Ketua DPD PDIP Riau Kordias Pasaribu mengatakan, rumitnya pelaksanaan Pilkada tahun ini, membuka potensi terjadinya tindak kecurangan. Oleh karena itu, PDIP akan senantiasi mengantisipasi, agar proses demokrasi ini berjalan lancar. Untuk tahun ini sendiri, di Riau ada 9 daerah akan melaksanakan Pilakada serentak, diantaranya Rohil, Rohul, Dumai, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Inhu, Meranti dan Kuantan Singingi.

"Kami yakin dengan proses Pilakada yang rumit begini, potensi-potensi kecurangan itu sangat terbuka. Oleh karena itu, kami harus mengantisipasi sejak dini," sampai Kordias.

Menurutnya hal tersebut bukan rahasia umum, setiap proses politik, tindak kecurangan selalu terjadi. PDIP ingin meminimalisir, agar hasil yang diperoleh nanti benar-benar akurat dan bersih. BPSN dan Satgas ini sendiri merupakan program nasional dan telah dipersiapkan di 12 kabupaten/kota di Riau.

Para saksi ini sudah mulai bekerja dari saat ini hingga proses Pilkada selesai. Saksi ini akan menjaga setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), pemutakhiran data pemilih hingga undangan untuk memilih. "Kecurangan itu berbagai cara, oleh karenanya kami tidak mau kecolongan. Kami akan pantau dan tangkap pelaku kecurangan. Jadi jangan main-main di proses Pilkada," sambung dia.

PDIP Riau juga mempersiapkan hadiah bagi setiap warga yang berani melaporkan terjadinya kecurangan. PDIP akan selalu bertindak tegas untuk membawa ke jalur hukum setiap kecurangan yang ditemukan.

Ketua BPSN Arief Wibowo mengatakan, satgas dan BPSN sendiri sudah dilakukan di 28 provinsi di Indonesia. BPSN sudah mulai bekerja memantau setiap pergerakan proses Pilkada di setiap daerah.(rul)