SELATPANJANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir Effendy Sianipar melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kunker yang dikemas dengan rapat koordinasi untuk percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti itu dilaksanakan di Ballroom Afifa Lantai II, Jalan Banglas, Selatpanjang, pada Sabtu (11/6/2022).

Dalam sambutannya, Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil mengucapkan selamat datang kepada Effendy Sianipar dan rombongan ke kabupaten bungsu di Riau.

"Kami sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kehadiran saudara sekalian di kota sagu ini, untuk melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat dan pembangunan yang ada di daerah kami.Semoga kehadiran saudara semua membawa keberkahan dan kabar pembangunan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan," ujarnya.

Adil juga menjelaskan bahwa, Kepulauan Meranti merupakan kabupaten termuda di Provinsi Riau dengan karakteristik daerah kepulauan yang letaknya tepat di pesisir Selat Malaka dengan luas wilayah perairan dan daratan 3.707, 84 km persegi. Jumlah penduduk per Mei 2022 tercatat sebanyak 210.407 jiwa yang menetap di 5 kelurahan dan 96 desa tersebar di 9 kecamatan. Dengan karakteristik wilayah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam kawasan terluar, terisolir dan tertinggal di Provinsi Riau.

"Salah satu isu strategis di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah masih cukup tingginya angka kemiskinan bahkan merupakan kabupaten termiskin di Provinsi Riau. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021 sebesar 25,68%. Tahun 2022, pemerintah pusat menetapkan Kabupaten Kepulauan Meranti termasuk dalam kabupaten Lokasi Fokus Kemiskinan Ekstrim," ujarnya lagi.

Kemudian, lanjut Adil, dengan tingginya tingkat kemiskinan di KabupatenKepulauan Meranti ini pada umumnya ditemui di daerah tertinggal, disebabkan karena masih terisolir dan belum terhubung dengan akses luar. Kabupaten Kepulauan Meranti bahkan belum terkoneksi dengan kabupaten luar melalui jalur daratan.

Disamping itu, belum terkoneksinya antar pulau, baik menuju ke ibukota kabupaten, antar kecamatan bahkan antar desa. Hal ini disebabkan karena masih minimnya infrastruktur dasar akses konektifitas, baik berupa jalan, jembatan maupun pelabuhan sebagai sarana penghubung antar pulau. Sejauh ini transportasi air tradisional sebagai sarana utama konektifitas antar pulau, masyarakat masih mengandalkan saranaBelum tersedianya konektifitas antar pulau ini, menyebabkan tingginya masyarakat.

"Karena sebagian besar kebutuhan pokokmasih didatangkan dari luar daerah yang membutuhkan biaya angkut besar. Hal ini berpengaruh terhadap tingginya harga jual di pasaran ke masyarakat, sehingga semakin menambah tingginya beban pengeluaran masyarakat, dan tentu harga kebutuhan pokok saja pendapatan rendah sangat membebani masyarakat," ucapnya.

Selanjutnya, Adil mengharapkan, dengan hadirnya Anggota DPR Rl di kabupaten termuda di Riau ini bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni dengan membuka akses isolasi daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, baik antar kabupaten, antar kecamatan dan pulau, maupun antar desa, melalui pembangunan dan penyediaan infrastruktur dasar berupa jalan, jembatan dan pelabuhan, sumber daya listrik dan sarana telekomunikasi yang memadai.

Tentu saja infrastruktur dasar yangmenyasar ke keluarga dan individu miskin, baik berupa sanitasi, air bersih dan rumah layak huni. Selain konektifitas dan keterbatasan infrastruktur dasar, kondisi kemiskinan Kepulauan Meranti semakin diperparah dengan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini terlihat dari rendahnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021, berdasarkan data BPS sebesar 65,70% jauh di bawah IPM Provinsi Riau sebesar 72,94%. Rendahnya IPM ini dipengaruhi masih rendahnya tingkat pendidikan dan masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat Kepulauan Meranti.

"Hal ini disebabkan minimnya akses pendidikan dan kesehatan, baik berupa sarana dan prasarana, minimnya jumlah dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga medis dan non medis, serta rendahnya kemampuan peserta didik untuk memenuhi biaya pendidikan. Tingginya tingkat kemiskinan penduduk Kepulauan Meranti, juga disebabkan karena ketidakmampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena minimnya sumber penghasilan sebagai mata pencaharian penduduk," paparnya.

Kemudian, berbagai potensi sumber daya alam yang tersedia, baik sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, belum mampu dikelola dengan baik karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pertanian, perkebunan dan perikanan, diantaranya berupa sarana dan prasarana intergrasi, bibit, pupuk, peralatan pendukung dan lainnya. Termasuk minimnya akses permodalan dan pasar serta rendahnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk meningkatkan produksi sumber daya potensi yang tersedia.

"Dengan kondisi sebagaimana tergambar tersebut di atas, kami pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, telah memprioritaskan pembangunan pada upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti dengan melakukan kebijakan yang terkonvergensi, melalui pola perencanaan dan penganggaran yang memfokuskan pada tematik, holistik, integratif dan spasial (THIS)," ungkapnya.

Dijelaskannya, hal ini sinkron dan selaras dengan kebijakan nasional dan Propinsi Riau. Pihaknya juga telah membuat kebijakan pembangunan melalui program-program strategis yang ditujukan untuk pembangunan di sejumlah sektor, termasuk di dalamnya upaya penurunan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 lalu, Presiden Republik Indonesia sudah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

"Kami juga berharap agar memprioritaskan program dan kegiatan di instansi masing-masing ke Kabupaten Kepulauan Meranti tahun ini dan tahun-tahun mendatang, sebagai bentuk dukungan dan realisasi dari instruksi presiden terkait dengan penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten/kota, termasuk Kepulauan Meranti pada 2024," harapnya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI, Ir Effendy Sianipar, mengaku akan menindaklanjuti dengan berusaha untuk menuntaskan persoalan yang ada tersebut.

"Tentu frekuensi pada tugas kita selaku aparatur negara pusat menjadi perhatian khusus terkait bagaimana meningkatkan ini jadi parameter keberhasilan pembangunan yang ada di wilayah Meranti," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menempatkan aparatur negara di daerah yang bisa berkonsultasi dan perpanjangan dari pada kementerian-kementerian yang ada di pusat dan pastilah konsultasi dengan teman-teman di daerah yang akan lebih di dengar.

"Semoga dengan kedatangan saya ke Meranti ini dapat mempercepat pembangunan insfrastruktur yang ada di wilayah Meranti dan dapat meningkatkan prekonomian yang ada sehingga Meranti ini tidak lagi menjadi Kabupaten termiskin di Provinsi Riau," pungkasnya.

Dalam rakor tersebut juga dilakukan dialog antara Bupati H. Muhammad Adil bersama Wakil Bupati AKBP (Purn) H Asmar bersama Anggota DPR RI, Effendy Sianipar dan pihak terkait lainnya.***