PEKANBARU, GORIAU.COM - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau meminta maaf kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau atas kericuhan yang terjadi pada saat Konferensi Daerah Dewan Pimpinan Daerah (Konferda) di Gedung Daerah, Sabtu (9/5/2015) malam.

"Atas kejadian tersebut, kami meminta maaf kepada seluruh masyarakat Riau dan kepada Pemprov Riau, ini sangat disesalkan," ujar Ketua KSPSI hasil rekonsiliasi Hermansyah didampingi Sekretaris Nursal Tanjung.

"Seharusnya dukungan pemerintah untuk Konferda ini tidak disertai oleh kericuhan yang terjadi. Kami sangat menyesalkan dan sekali lagi meminta maaf kepada pemerintah," ujarnya.

Tiga pengurus dan anggota KSPSI yang sedang melakukan Konferda menjadi korban oleh oknum penyerang. KSPSI sangat menyesalkan adanya oknum-oknum tertentu, yang merusak kebaikan pemerintah kepada wadah buruh di Riau.

Sebagai organisasi profesi pekerja, bukan organisasi massa dan preman, berdiri sejak 20 Februari 1973, serta merupakan organisasi resmi dan pertama di tanah air, yang terdaftar di ILO (Organisasi Buruh Dunia).

Lanjut Hermansyah, sangat tragis sekali kalau ada yang menyebut KSPSI sebagai organisasi preman. Selain itu atas kejadian tersebut menurutnya tidak ada alasan mendiskreditkan pemerintah.

"Sebenarnya, yang datang tiba-tiba lalu menggagalkan kegiatan resmi itu yang ilegal, tindakan preman," tegasnya.

Konferda yang digelar DPD KSPSI merupakan amanah konstitusi organisasi. Karena lanjut Hermansyah, kepengurusan KSPSI di Riau sudah tidak ada dualisme lagi. Sebab melalui kongres di Jakarta, kepengurusan rekonsiliasi, antara versi Syukur Sapto dan versi Yoris Raweyai menunjuk dirinya dan Nursal Tanjung sebagai pimpinan hasil rekonsiliasi kedua kubu bertikai. "Kita tidak tau ada lagi SPSI lain. Ini versi siapa lagi?," katanya.

Tempuh Jalur Hukum

Selain menyampaikan permohonan maaf, KSPSI Riau juga akan menempuh jalur hukum. Sebab Konferda di gedung daerah kemarin dihadiri langsung Ketum KSPSI hasil rekonsiliasi Yoris Raweyai, Waketum M Jusuf Rizal, unsur Muspida dan Plt Gubernur.

"Kita mengikuti prosedur yang ada, kalau acak-acakan tentu tidak akan diberikan kesempatan dan waktu oleh pemerintah," katanya.

Yoris Raweyai melalui Waketum M Jusuf Rizal menambahkan, pemilihan lokasi Konferda dalam suasana kondusif, sebenarnya sudah disepakati seluruh pihak di Riau. Namun ternyata masih ada pihak lain yang mengatasnamakan KSPSI. Menurutnya akan lebih baik mengalah untuk bisa melakukan rekonsiliasi yang akomodatif.

"Sesuai arahan Ketum, kedua belah pihak tetap menjadi binaan, yang masih mau dibina, tetap dilakukan. Yang tidak mau, silahkan berserikat dengan organisasinya," tegas unsur DPP.

Dalam konsep tersebut, Jusuf yang juga masih menjabat Presiden LIRA menambahkan, tentunya akan diberikan jatah untuk formatur bagi pihak-pihak terkait. Untuk itu, diminta juga dilibatkan Disnaker dan dan pihak kepolisian. Karena akan lebih baik agar disudahi pertikaian yang tidak produktif, sehingga tidak membuat serikat-serikat dibawah KSPSI menimbulkan konflik baru.

"Kita ingin menciptakan pembinaan serikat pekerja. Dengan motto 'bina lindung sejahtera' diharapkan semangat rekonsiliasi untuk saling menerima dan melakukan perbaikan bisa terlaksana di Riau," ujarnya.

Gedung Daerah Provinsi Riau, memang kerap digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan seremoni pemerintah. Tak jarang dipakai organisasi dan lembaga yang meminta dukungan pemerintah. Seperti dikatakan Kepala Kesbangpol Ardi Basuki, beberapa kegiatan organisasi seperti dari unsur mahasiswa, kepemudaan, acara majelis taklim dan non pemerintah lainnya.

"Sebagai dukungan pemerintah, beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan diberikan izin menggunakan. Jadi kalau ada hal diluar kegiatan, tentunya bukan kewenangan pemerintah," katanya berharap permasalahan internal KSPSI bisa diselesaikan.***