PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau meyakini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau bisa mencapai target yang diberikan oleh Kementerian Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy A Moh Yatim, usai mendengarkan penjelasan Dinas PMD dibawah Komando Plt Kepala Dinas PMD, Raja Saspi Kurniawan dan jajarannya di ruang rapat Komisi V DPRD Riau, Kamis (13/1/2022).

GoRiau Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy
Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy A Moh Yatim.
Dalam rapat tersebut, jelas Eddy, Raja Saspi memaparkan bahwa pada tahun 2021 lalu, dari 1.591 total desa di Riau, 101 diantaranya sudah mendapat status sebagai Desa Mandiri. Sebelumnya, hanya 10 di tahun 2019 dan 61 desa di tahun 2020.

Kemudian, desa berstatus Desa Maju meningkat menjadi 364 dari jumlah semula hanya 163 di tahun 2019 dan 287 di tahun 2020. Dan kategori Desa Sangat Tertinggal terus mengalami penurunan.

GoRiau Capaian Dinas PMD di tahun 202
Capaian Dinas PMD di tahun 2021.
"Artinya, ada kenaikan yang sangat signifikan, ini sangat kita apresiasi, yang semula dibawah standar sekarang sudah jauh lebih baik. Target dari Kemendes itu, Desa Mandiri itu harus 300, sekarang baru 101, kita yakin tahun 2022 ini bisa dicapai," terangnya.

Keyakinan pihaknya, kata Eddy, dikarenakan dari perencanaan yang disampaikan oleh Raja Saspi dan jajarannya, sangat masuk akal dan itu sesuai dengan apa yang ditemukan oleh anggota Komisi saat meninjau Dapilnya.

GoRiau Plt Kepala Dinas PMD, Raja Sas
Plt Kepala Dinas PMD, Raja Saspi.
Selain itu, sambung Politisi Demokrat ini, peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) juga semakin menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik, dan sudah menunjukkan kemampuannya sebagai katalisator peningkatan ekonomi di pedesaan.

Lebih jauh, Eddy menyoroti anggaran Dinas PMD yang hanya Rp 7-8 M untuk kegiatan teknis lapangan dari total anggaran Rp 23-24 Milyar. Harusnya, anggaran untuk teknis lapangan harus ditambah lagi supaya fungsi dinas bisa lebih maksimal.

"Untuk realisasi anggaran 2021 lalu mencapai angka 95 persen, karena ada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kurang terserap, kita berharap tahun 2022 ini bisa 100 persen," tutupnya. ***