PEKANBARU - Komisi V DPRD Riau meyakini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau bisa mencapai target yang diberikan oleh Kementerian Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi V DPRD Riau, Eddy A Moh Yatim, usai mendengarkan penjelasan Dinas PMD dibawah Komando Plt Kepala Dinas PMD, Raja Saspi Kurniawan dan jajarannya di ruang rapat Komisi V DPRD Riau, Kamis (13/1/2022).
Kemudian, desa berstatus Desa Maju meningkat menjadi 364 dari jumlah semula hanya 163 di tahun 2019 dan 287 di tahun 2020. Dan kategori Desa Sangat Tertinggal terus mengalami penurunan.
Keyakinan pihaknya, kata Eddy, dikarenakan dari perencanaan yang disampaikan oleh Raja Saspi dan jajarannya, sangat masuk akal dan itu sesuai dengan apa yang ditemukan oleh anggota Komisi saat meninjau Dapilnya.
Lebih jauh, Eddy menyoroti anggaran Dinas PMD yang hanya Rp 7-8 M untuk kegiatan teknis lapangan dari total anggaran Rp 23-24 Milyar. Harusnya, anggaran untuk teknis lapangan harus ditambah lagi supaya fungsi dinas bisa lebih maksimal.
"Untuk realisasi anggaran 2021 lalu mencapai angka 95 persen, karena ada Dana Alokasi Khusus (DAK) yang kurang terserap, kita berharap tahun 2022 ini bisa 100 persen," tutupnya. ***