JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief menekankan pentingnya andil nyata dari pemerintah pusat dalam menyokong ekosistem industri film nasional agar mampu tumbuh merata di berbagai wilayah Indonesia. Potensi besar sinema lokal sebagai motor penggerak ekonomi kreatif baru terbukti mampu menembus pasar dunia jika mendapat stimulus yang tepat, Selasa (9/6/2026).

Langkah pemetaan potensi sinema ini sedang digulirkan secara intensif oleh parlemen. Saat ini, Komisi VII DPR RI tengah mengawal Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional (KDFN). Salah satu agenda strategisnya adalah melakukan peninjauan langsung ke kantong-kantong industri kreatif di Yogyakarta untuk melihat potret riil perkembangan ekosistem sinema di daerah.

Dari hasil kunjungan lapangan tersebut, industri visual berbasis komunitas terbukti memiliki daya tawar yang tinggi. Salah satu kelompok pembuat film di Yogyakarta bahkan sukses menyelenggarakan festival sinema berskala internasional dengan menjaring partisipasi aktif dari puluhan negara mitra.

"Kami mengunjungi salah satu komunitas film di Yogyakarta yang menyelenggarakan festival film dan dihadiri oleh 40 negara. Ini menjadi satu terobosan yang cukup menarik dan Kementerian Ekonomi Kreatif memberikan dukungan untuk penyelenggaraannya," ujar Hendry Munief jelang Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keberhasilan di Yogyakarta tersebut dinilai patut menjadi cetak biru bagi pengembangan ekosistem sinema di wilayah lain. Talenta kreatif yang tersebar di berbagai provinsi sebenarnya sangat kompetitif, namun pergerakan mereka sering kali mandek karena bergerak secara mandiri tanpa sokongan modal yang kuat.

"Kita berharap pada tahun-tahun selanjutnya ini bisa menjadi salah satu dorongan dan motivasi agar industri film nasional meningkat dengan sangat baik," katanya.

Berdasarkan hasil serapan aspirasi dari jaringan pelaku industri kreatif, masih banyak kelompok sineas independen di luar ibu kota yang hidup segan mati tak mau. Masalah klasik seputar akses permodalan dan pembinaan keahlian masih menjadi ganjalan utama yang memerlukan intervensi langsung dari kementerian terkait.

"Saya menemukan banyak sekali kawan-kawan komunitas film, baik di Jawa Barat maupun di Provinsi Riau. Mereka membangun komunikasi tentang bagaimana komunitas film ini perlu mendapatkan insentif dan mendapatkan dukungan dari kementerian," jelasnya. ***