PEKANBARU - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau akhirnya memutuskan bahwa kasus mosi tidak percaya, yang dilayangkan kader terhadap Ketua DPD PAN Pelalawan Habibi Hapri, tidak terbukti kebenarannya.

Wakil Ketua Bidang Pembinaan Organisasi dan Pengkaderan (POK) DPW PAN Provinsi Riau Mustafa Kamal, menyebutkan bahwa keputusan itu diambil setelah pihaknya melakukan investigasi dan verifikasi di lapangan.

"Kita sudah turun ke lapangan untuk investigasi, maka dari itu saya sampaikan bahwa, tidak ada penyimpangan seperti apa yang dituduhkan. Mosi tidak percaya itu sudah selesai, tidak terbukti," ujar Mustafa Kamal di Pekanbaru, Senin (2/12/2019) sore.

Setelah berakhirnya kisruh ini, lanjut Mustafa, pihaknya meminta agar Ketua DPD PAN Pelalawan, Habibi Hapri untuk melakukan evaluasi dan konsolidasi terhadap jajaran pengurus DPD PAN Pelalawan maupun DPC se Kabupaten Pelalawan. Mengingat, masih ada persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020 yang harus dilakukan PAN.

"Sebagai kader harus ikut pada azas partai. Kalau ada yang berbuat di luar jalur akan diambil langkah tegas. Apalagi tahun depan ada pilkada, kita harus rapatkan barisan dan konsolidasi untuk menghadapi pilkada. Jangan karena hal kecil ini PAN jadi pecah," tambah dia.

Sebelumnya, mosi tidak percaya terhadap Ketua DPD PAN Pelalawan, Habibi Hapri dilayangkan oleh Forum Lintas DPC PAN Pelalawan beberapa waktu lalu. Setidaknya, ada 8 poin yang melatarbelakangi mosi tidak percaya tersebut. Diantaranya adalah pengelolaan keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan parpol dan anggota fraksi yang tidak transparan.

Kemudian, tidak adanya koordinasi terhadap sesama pengurus untuk kegiatan partai serta ada pungutan biaya bantuan kegiatan dari anggota fraksi sementara kegiatan yang dimaksud tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, adanya dugaan penggelapan biaya bantuan saksi pemilu 2019, dan pungutan biaya untuk pelaksanaan LKAD dari anggota fraksi.

Kemudian, jarang terlaksananya rapat-rapat harian, pembuatan keputusan yang diambil tanpa melakukan rapat, dan tidak terlaksananya kegiatan peringatan hari ulang tahun PAN.***