JAKARTA - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan tren pergerakan positif sepanjang tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, tingkat pemahaman masyarakat terhadap instrumen finansial mencapai 69,57 persen, sementara penetrasi akses layanannya menyentuh angka 93,61 persen.

Pengumuman metrik makro ekonomi tersebut disampaikan secara bersama oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, serta Kepala BPS Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).

"Hasil SNLIK Tahun 2026 tersebut sekaligus telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029," rincinya dalam rilis keterangan bersama tersebut, mencatat target awal literasi nasional yang dipatok sebesar 69,35 persen dan inklusi sebesar 93 persen. Capaian angka ini juga konsisten meningkat dari periode 2025 yang mencatatkan literasi 66,64 persen dan inklusi 92,74 persen.

Potret Akses Berdasarkan Demografi

Survei komprehensif yang melibatkan 75.000 responden usia produktif di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota ini merekam sejumlah realitas akses ekonomi di lapangan. Terdapat perbedaan indeks antara kawasan perkotaan yang memimpin dengan tingkat literasi 72,54 persen, meninggalkan wilayah perdesaan yang tertahan di angka 64,42 persen.

Kelompok rentang usia 26 hingga 35 tahun memegang angka literasi dan inklusi paling optimal dibandingkan kelompok umur lainnya. Selain itu, tingkat pendidikan berbanding lurus dengan kemampuan masyarakat dalam mengelola produk finansial. Kelompok penduduk berpendidikan tinggi mencatatkan angka inklusi yang hampir sempurna, yakni 99,49 persen.

Dari sisi sebaran wilayah geografis, DKI Jakarta memimpin klasemen dengan indeks literasi 84,01 persen dan inklusi 99,74 persen. Posisi literasi tertinggi selanjutnya disusul oleh Kalimantan Selatan dan Bali.

"Secara umum, sejumlah provinsi mencatat indeks literasi dan inklusi keuangan di bawah angka nasional, terutama beberapa provinsi di kawasan Indonesia bagian timur," urai laporan tersebut.

Tantangan Pengenalan Lembaga Penjamin

Meski angka pertumbuhan terlihat solid, evaluasi survei juga menyingkap besarnya tantangan edukasi di sektor penjaminan dana. Tercatat 62,51 persen pemilik rekening menyadari bahwa simpanan mereka dijamin keamanannya oleh negara. Namun, baru 46,31 persen responden yang benar-benar mengenal entitas LPS sebagai lembaga penjamin resmi.

Tingkat pengetahuan terkait penjaminan polis asuransi juga terbilang rendah, baru berada di kisaran 12,47 persen. Data lapangan ini memperlihatkan celah informasi antara ketersediaan fasilitas perlindungan konsumen dengan pemahaman riil di tingkat akar rumput.

Pada instrumen keagamaan, sektor keuangan syariah masih mencatatkan ketertinggalan ruang lingkup. Tingkat literasi syariah berada di level 43,07 persen dengan inklusi 13,24 persen, berbanding terbalik dengan sektor perbankan konvensional yang menjadi tulang punggung transaksi finansial masyarakat saat ini.

Strategi Literasi yang Lebih Presisi

Merespons berbagai temuan data tersebut, arah kebijakan dan strategi edukasi finansial ke depan dipastikan mengalami pergeseran. Pendekatan literasi yang awalnya bersifat massal akan dikalibrasi menjadi lebih terarah, tersegmentasi, dan terukur.

Fokus utama program penyuluhan dititikberatkan kepada kelompok masyarakat yang berdomisili di perdesaan, masyarakat dengan latar belakang pendidikan setingkat SMP ke bawah, serta segmen pekerja harian seperti petani, nelayan, dan warga yang belum terserap lapangan kerja. Pemilihan kanal edukasi juga akan langsung menyasar tempat masyarakat beraktivitas secara ekonomi reguler, mulai dari loket perbankan, pasar, hingga tampilan antarmuka pada aplikasi dompet digital.

"Literasi keuangan bukan sekadar program komunikasi publik, namun merupakan instrumen untuk membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, meningkatkan resiliensi simpanan, dan pada akhirnya mendukung stabilitas sistem keuangan nasional," paparnya di akhir dokumen evaluasi tata kelola tersebut. ***