PEKANBARU – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau Ginda Burnama angkat bicara terkait polemik pernyataan mantan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang belakangan menuai kontroversi dan dinilai sejumlah tokoh telah menghina Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai mantan aktivis mahasiswa, Ginda menilai kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi, namun harus tetap disampaikan secara objektif, beretika, dan berorientasi pada solusi.

Menurut Ginda, pernyataan yang disampaikan Tiyo tidak mencerminkan karakter seorang aktivis yang selama ini dikenal sebagai agen perubahan dan penyampai gagasan bagi kemajuan bangsa.

"Saya melihat itu bukan statement dari seorang aktivis. Lebih kepada narasi-narasi yang tidak betul dan berpotensi merusak semangat membangun bangsa dan negara," kata Ginda kepada wartawan, Senin (15/6/2026).

Politikus Gerindra yang pernah menjabat Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti itu menegaskan bahwa ruang kritik di Indonesia masih terbuka lebar. Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo tidak pernah menunjukkan sikap anti terhadap kritik yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa.

"Kami dari Fraksi Gerindra tidak antikritik. Pak Presiden juga tidak antikritik. Hari ini beliau menunjukkan konsistensi dalam pemberantasan korupsi dan keberpihakan kepada rakyat melalui program-program yang nyata," ujarnya.

Ginda mengatakan, apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program pemerintah, yang perlu dibenahi adalah oknum-oknum yang melakukan penyimpangan, bukan justru menyerang atau mendiskreditkan keseluruhan kebijakan pemerintah.

Ia mengingatkan bahwa kritik yang sehat harus menjadi sarana evaluasi dan perbaikan. Sebaliknya, kritik yang dibangun dengan narasi negatif tanpa dasar yang kuat hanya akan menimbulkan perpecahan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Sebagai putra Melayu, Ginda juga mengajak mahasiswa dan generasi muda untuk tetap menjaga budaya santun dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

"Kita orang Melayu, orang yang beragama, kaum intelektual. Kritiklah dengan santun, sopan, dan baik. Itu akan menjadi cerminan karakter kita sebagai bangsa," tegasnya.

Menurutnya, perjalanan membangun Indonesia masih panjang dan membutuhkan kontribusi seluruh elemen bangsa. Karena itu, perbedaan pandangan harus disikapi secara dewasa tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Masyarakat Minta MBG Diperbaiki, Bukan Dihentikan

Dalam kesempatan yang sama, Ginda turut menanggapi berbagai kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengaku menerima banyak aspirasi dari masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut. Namun, sejauh ini tidak ada tuntutan agar program MBG dihentikan.

"Saya menerima banyak masukan dari masyarakat. Tidak ada yang meminta program MBG ditutup. Yang ada justru masyarakat meminta program ini diperbaiki dan oknum yang bermasalah segera ditindak," ungkapnya.

Menurut Ginda, masyarakat berharap program tersebut semakin memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, terutama UMKM, pengelola kantin sekolah, dan usaha kecil yang ada di daerah.

"Yang diinginkan masyarakat adalah penyempurnaan program, bukan penghentian. Program ini harus terus dikawal agar tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi rakyat," katanya.

Menutup pernyataannya, Ginda mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga stabilitas dan persatuan di tengah dinamika politik yang berkembang. Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab dalam menyampaikan kritik.

"Demokrasi harus tetap hidup, tetapi kritik yang disampaikan harus membawa solusi dan semangat membangun. Mari bersama-sama menjaga Indonesia dan Riau agar terus bergerak maju," tutupnya. ***