PEKANBARU – Ketimpangan distribusi dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Riau memantik sorotan tajam. Fasilitas pemenuhan gizi ini dinilai belum menyentuh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kritik ini disuarakan langsung oleh Tokoh Adat Melayu Riau sekaligus Dekan Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau (UIR), Edy Sabli.

Pemerintah diminta bersikap tegas dalam mengatur pihak-pihak yang mendapat kewenangan mengelola dapur MBG. Izin operasional seharusnya tidak diterbitkan begitu saja tanpa adanya jaminan pemerataan hingga ke pelosok daerah.

"Harus ada syarat tegas. Setiap pengusaha yang ingin mengelola dapur MBG di wilayah perkotaan, wajib juga membangun dapur di daerah 3T. Kalau tidak siap, sebaiknya izin jangan diberikan," tegas Edy, Senin (30/3/2026).

Langkah strategis tersebut diyakini mampu membuat program unggulan Presiden ini tepat sasaran dan tidak sekadar menumpuk di kawasan yang mudah dijangkau. Pemerataan distribusi gizi menjadi instrumen krusial untuk menekan angka stunting di Tanah Air.

"Program ini sangat baik, tapi harus dijalankan dengan komitmen yang kuat. Tujuan akhirnya jelas, tidak ada lagi anak-anak yang mengalami stunting di negeri ini," paparnya.

Fakta di lapangan menunjukkan kasus kelaparan dan kekurangan gizi justru lebih banyak mengintai warga di daerah pelosok yang terisolasi. Keberadaan dapur MBG di wilayah 3T pun menjadi hal yang sangat mendesak. Peringatan juga ditujukan kepada unsur TNI, Polri, maupun kelompok pengelola lainnya.

"Sebagian besar pengelolaan ini kan melibatkan TNI-Polri dan juga kelompok tertentu. Harusnya mereka lebih peka. Jangan hanya mengejar keuntungan, tapi abaikan tanggung jawab sosial," urainya. ***