PEKANBARU - Ekonom senior dari Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, menilai ketahanan fiskal Provinsi Riau masih sangat rentan terhadap fluktuasi komoditas global. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau lebih banyak tumbuh dari untung besar dividen yang tidak terduga, bukan dari basis yang stabil dan terprediksi.

"Walaupun PAD kita tebal, tapi mayoritas itu tumbuhnya dari "untung besar" dividen yang tidak terduga. Ini namanya penerimaan insidentil, bukan berkelanjutan, bukan dari basis yang stabil dan terprediksi dari awal," kata Dahlan Tampubolon kepada GoRiau, Senin (8/12/2025).

Dahlan memaparkan, porsi PAD Riau tahun 2020 cuma 38,66 persen, sisanya 61,31 persen menunggu kucuran dana dari Pusat. Tahun berikutnya sudah berubah. Puncaknya pada tahun 2023, di mana PAD Riau sudah mampu menembus 58,86 persen, sudah melebihi dana transfer Pusat. Pertumbuhan PAD rata-rata 13,78 persen setahun itu, dinilai Dahlan, kencang sekali.

"Ini menunjukkan Riau punya sense of survival yang tinggi. Kunci suksesnya, dari Pajak Daerah yang naik terus. Dan yang paling mantap itu lonjakan 207,65 persen di Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Jelas kali ini dividen besar dari BUMD, pasti dari bagi hasil Blok Rokan yang sudah dipegang sendiri," ungkapnya.

Sayangnya, di sisi lain, pendapatan transfer dari Pusat itu lemah sekali, rata-rata turun -5,84 persen per tahun. Kondisi ini sangat mencemaskan. Apalagi Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya migas, juga makin menyusut -6,16 persen karena produksi minyak Riau makin tua dan harganya pun volatile.

Hal lain yang juga mengkhawatirkan adalah anjloknya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai -35,44 persen. Padahal DAK Fisik ini merupakan uang untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur strategis. "Begitulah dilema fiskal Riau. PAD kita sudah jago, tapi buat belanja modal besar, dana bantalan dari Pusat sudah hampir habis," ujarnya.

Dahlan sendiri melihat fenomena ekonomi regional di Riau ini unik. Meski DBH dari migas menurun, Riau dapat kompensasi dari sisi dividen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah. Ia menyebut ini seperti efek bandul; minyak turun dari satu pintu (DBH), tapi naik dari pintu lain (dividen BUMD).

"Lonjakan 207,65 persen ini memang menyelamatkan muka APBD Riau dari krisis. Tapi ingat, volatile kali! Dividen itu tergantung kinerja perusahaan dan harga komoditas. Kalau minyak anjlok lagi, pendapatan Riau bisa langsung drop. Di sinilah letak kritiknya. Meski PAD kita tebal, mayoritas tumbuhnya dari "untung besar" dividen yang tidak terduga. Ini namanya penerimaan insidental, bukan berkelanjutan. Retribusi Daerah, yang seharusnya jadi cerminan perbaikan pelayanan publik, pertumbuhannya cuma 9,23 persen, agak lambat," tandasnya.

Jangan Terlena Dividen

Riau, lanjut Dahlan, tidak boleh terlena dengan duit dividen. Tugas besar ekonomi publik Riau adalah memastikan pertumbuhan PAD datang dari basis yang stabil dan terprediksi, seperti Pajak Daerah yang terus dioptimalkan dan retribusi dari sektor jasa yang meningkat seiring pertumbuhan ekonomi non-migas.

"Jadi kesimpulannya, Riau sudah membuktikan kemampuannya berdiri di atas kaki sendiri, proporsi PAD diproyeksikan tembus 63,44 persen di 2026! Tapi, buat apa uang banyak kalau gak dipakai benar?" katanya.

Menurut Dahlan, anjloknya DAK Fisik membuat Riau harus cerdas. Semua surplus PAD harus difokuskan untuk Belanja Modal Produktif. Prioritaskan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan CPO, logistik, dan investasi (jalan, pelabuhan, energi). Jangan sampai kemandirian fiskal yang sudah diperjuangkan sia-sia karena belanja modal untuk pembangunan besar tertunda. "Ini kuncinya supaya pertumbuhan ekonomi Riau tetap gaspol dan berkelanjutan," tutupnya. ***