PEKANBARU - Pelaksana Tugas Gubernur Riau Sofyan Franyata Hariyanto mengeluarkan lima instruksi darurat untuk mengantisipasi puncak musim penghujan yang berpotensi menimbulkan banjir dan longsor. Instruksi ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana Hidrometeorologi di Gedung Balai Serindit, Pekanbaru, Senin (8/12/2025).

Kelima langkah itu dikeluarkan menyusul proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang memprediksi peningkatan curah hujan ekstrem pada Minggu kedua dan ketiga Desember 2024, terutama di Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, dan Kota Pekanbaru. Data pemerintah provinsi mencatat 93 kecamatan dan 170 desa berstatus rawan banjir, serta 23 kecamatan dan 36 desa rawan longsor.

Instruksi pertama adalah mengaktifkan posko bencana di seluruh kabupaten dan kota secara nonstop selama 24 jam.

“Ini harus disiapkan. Karena data BMKG, dua minggu ke depan curah hujan dan angin cukup kuat,” kata SF Hariyanto.

Kedua, pemerintah daerah diperintahkan untuk segera memprioritaskan normalisasi sungai, perbaikan tanggul, dan penanganan titik rawan banjir yang berulang. Alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat provinsi dan kabupaten harus disiagakan di lokasi rawan.

Ketiga, terkait operasional PLTA Koto Panjang, SF Hariyanto meminta koordinasi intensif dengan PT PLN. Pelepasan air dari waduk PLTA Koto Panjang harus dilakukan secara bertahap, tidak sekaligus, untuk mencegah banjir kiriman ke daerah hilir seperti Pelalawan dan Kampar.

“Ini perlu didudukkan bersama. Jangan dibuka sekaligus,” ujarnya.

Keempat, kepala daerah diminta memastikan ketersediaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan darurat.

“Jangan sampai tidak punya BTT, habis untuk belanja lain. Siapkan anggaran, kita standby, tidak perlu mengemis,” tegasnya.

Instruksi kelima adalah pelaporan situasi bencana harus dilakukan secara real-time dan berjenjang ke pemerintah provinsi agar koordinasi lebih cepat tanpa hambatan birokrasi.

“Tidak ada lagi rapat-rapat, cepat selesaikan,” kata Hariyanto.

Pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan dua unit ekskavator amphibi yang siap dipinjamkan ke daerah untuk membersihkan parit dan sungai kecil yang tersumbat. SF Hariyanto menekankan, yang ditunggu adalah eksekusi di lapangan.

“Kerjakan. Eksekusi yang ditunggu. Tidak mampu kabupaten, provinsi turun. Tidak mampu provinsi, kita laporkan pusat,” pungkasnya. ***