BENGKALIS, GORIAU.COM - Tuntutan masyarakat Bengkalis yang hanya memberi waktu dua hari kepada DPRD Bengkalis untuk menggelar sidang paripurna pemberhentian Bupati Bengkalis Herliyan Saleh dan Wakil Bupati Suayatno, tidak dilepas begitu saja. Sebagai bentuk pengawalan terhadap kesepakatan tersebut, mahasiswa mendirikan kemah di depan kantor DPRD Bengkalis. Mereka akan berkemah hingga DPRD menggelar sidang paripurna.

Aksi mahasiswa ini sudah dilakukan sejak dibubarkannya beberapa saat usai demo, Senin (24/9/2012) malam. Aksi ini merupakan aksi simpatik atas perjuangan masyarakat Bengkalis yang menuntut perubahan.

''Ini murni dari mahasiwa sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi yang terjadi di Kabupaten Bengkalis. Kami akan terus bertahan di depan kantor DPRD sampai tuntutan masyarakat dikabulkan,'' ujar Tun Ariyul Fikri, salah seorang mahasisa, Selasa (25/9/2012).

Di lokais tersebut, mahasiswa juga membagikan selebaran-selebaran yang mengajak masyarakat mengawal dan menyaksikan jalannya sidang Paripurna DPRD Bengkalis yang akan digelar Rabu (26/9/2012) besok. Aksi mahasiswa ini mendapat perhatian masyarakat yang melintas.

Menurut rencana, besok masyarakat Bengkalis akan kembali melaksanakan aksi demo besar-besaran. Menurut salah seorang koordinator aksi, Akramudin Noer yang dikonfirmasi, Selasa (25/9/2012), massa kembali akan bergerak ke Kantor DPRD Bengkalis untuk mengawal sidang paripurna pemberhentian kepala daerah.

''Yang dituntut massa adalah bupati dan wakil bupati harus diberhentikan. Kita sudah sepakat bahwa tidak ada agenda sidang paripurna yang berbentuk lainnya, kecuali sidang paripurna istimewa pemberhentian kepala daerah dan sesuai keputusan kita kembali akan menggerakkan masa dalam skala besar mengawal sidang paripurna besok,'' tandas Akramudin yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bengkalis Bangkit (GRBB).

Ditegaskan pria akrab disapa Pak Usu ini, apabila hasil sidang paripurna di dewan melenceng dengan kesepakatan saat pertemuan, Senin (24/9/2012), maka massa berencana akan menduduki Gedung DPRD sampai tuntutan pemberhentian kepala daerah direalisasikan.

''Pemberhentian kepala daerah adalah harga mati. DPRD harus berpihak kepada tuntutan masyarakat, bahwa persoalan yang terjadi sekarang di Bengkalis sudah cukup memprihatinkan sehingga harus ada keputusan tegas,'' tegasnya.(jfk)