PEKANBARU GORIAU.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk blusukan ke hutan gambut Riau agar bisa melihat langsung kondisi hutan dan hutan gambut di Riau saat ini. Kebakaran hutan yang terus menerus terjadi tidak pernah terselesaikan selama 17 tahun. Pemimpin sudah berganti beberapa kali, namun hutan masih saja terbakar dan kabut asap menjadi konsumsi rutin masyarakat setiap tahunnya.

Menurut Direktur Pusat Studi Bencana Universitas Riau, Dr. Haris Gunawan kepada GoRiau.com, Rabu (29/10/2014), gagasan untuk meminta Jokowi blusukan ke hutan gambut muncul dari sejumlah aktivis lingkungan Walhi, Yayasan Perspektif Baru (YPB) Greenpeace Indonesia dan Universitas Riau. Pada Selasa (28/10/2014) kemarin, mereka menggelar jumpa pers di Jakarta. "Di acara tersebut juga diluncurkan petisi warga untuk meminta Jokowi blusukan ke lokasi kebakaran gambut dan hutan di Propinsi Riau," kata Haris.

Menurut mereka, blusukan ke hutan gambut dan hutan harus menjadi agenda utama dan prioritas bagi Presiden Jokowi di awal pemerintahannya. Karena kebakaran hutan dan lahan gambut di Riau sudah terjadi selama 17 tahun terus menerus dan tak kunjung terselesaikan secara tuntas kendati telah beberapa kali berganti presiden.

Menurut Kepala Greepeace Indonesi, Longgena Ginting, Indonesia adalah salah satu emiter gas karbon terbesar di dunia yang menjadi sumber masalah perubahan iklim. "Sebagian besar emisi ini berasal dari kerusakan hutan dan kebakaran lahan gambut. Bencana ekologis ini telah menjadi peristiwa yang terus-menerus terjadi selama 17 tahun, karena itu penganggulangan kebakaran hutan dan gambut seharusnya menjadi prioritas utama dalam 100 hari pertama bagi pemerintah Joko Widodo dan Kabinet Kerja," kata Longgena dalam siaran persnya.

Haris Gunawan menambahkan, ekosistem hutan gambut termasuk sebagai salah satu ekosistem yang paling rapuh. Indonesia memiliki luas lahan gambut tropis terbesar dan terdalam didunia, rata-rata kedalaman 8-10 meter. Di Riau ada yang mencapai 17 meter kedalaman gambutnya. Pengalaman buruk kegagalan pengembangan 1 juta ha lahan gambut di Kalimantan Tengah, seharusnya tidak berulang lagi di Propinsi Riau, Sumatra Selatan, dan Jambi. "Terjadinya kebakaran yang berulang setiap tahunnya harus menjadi pengalaman dan pelajaran yang berharga bagi pemerintahan baru Presiden Jokowi," ungkap Haris.

Guna mendukung petisi ini, Haris meminta masyarakat untuk menyampaikan dukungannya lewat https://www.change.org/p/pak-jokowi-do2-blusukanasap-ke-hutan-gambut-kami-di-riau-bravonur. Hingga pagi ini, sudah ada 5 ribu lebih pendukung petisi ini. (wdu)