PEKANBARU – Sekretaris Komisi I DPRD Riau, Abdul Kasim, mengingatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau untuk memasifkan edukasi politik kepada masyarakat menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Hal tersebut dia sampaikan dalam rapat bersama Komisi I dengan Kesbangpol Riau, Senin (13/6/2022). Dalam rapat itu dia mengeluhkan minimnya pemahaman politik masyarakat.

"Edukasi politik harus diutamakan, ini sekarang masyarakat itu masih banyak yang kalau kita turun langsung 'wani piro'," ujarnya.

Dari pemaparan Kesbangpol, jelas dia, anggaran yang sifatnya sosialiasi masih sangat sedikit. Kesbangpol mestinya memahami tanggungjawabnya dalam memberi edukasi kepada masyarakat.

"Kita minta program tahun 2023 harus ke arah edukasi politik inisiatif dari Kesbangpol harus muncul dalam proses edukasi ini," katanya.

Kasim mengaku tak mempermasalahkan jika ada anggaran hibah kepada forum-forum tertentu, karena itu perpanjangan tangan pemerintah untuk mensosialiasikan edukasi politik dan kebangsaan kepada masyarakat.

"Misalnya FKUB, kita support anggaran untuk mereka, karena mereka kumpulan tokoh-tokoh lintas agama, dan ada segmentasi tersendiri. Sehingga edukasi tadi sampai ke masyarakat," tambahnya.

Kasim juga menyinggung soal upaya Kesbangpol dalam meluruskan informasi terkait tuduhan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang disebut ustaz radikal. Kesbangpol mestinya hadir dalam meluruskan isu tidak benar begini, apalagi mereka memiliki intelijen.

Senada dengan Kasim, Anggota Komisi I DPRD Riau, Kelmi Amri, juga mengharapkan agar ada program sosialiasi kepada masyarakat, apalagi jika berkaca dari Pemilu 2019, tensi politik sangat tinggi.

"Program harus lebih banyak yang menyentuh ke masyarakat, tensi politik harus dijaga, jangan sampai memicu konflik dibawah," tambahnya.

Kemudian, Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Moh Yatim, menambahkan, selain edukasi politik, sosialiasi terkait narkoba juga harus menjadi perhatian dari Kesbangpol.

"Di Dapil saya, di Pulau Rupat, itu narkoba nya luar biasa, itu harus jadi perhatian, apalagi itu posisinya di batas negara. Ini kan menyangkut kedaulatan negara kita juga," katanya. ***