JAKARTA - Pemerintah Jepang meminta militer Israel segera menghentikan aksi ofensif terhadap kelompok militan Lebanon, Hizbullah. Tokyo khawatir eskalasi militer tersebut dapat merusak hubungan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang baru saja dirintis.

Desakan kuat ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi dalam sebuah pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar. Jepang menilai gencatan senjata menyeluruh harus segera diwujudkan demi menjaga stabilitas kawasan global.

Amankan Jalur Logistik Energi Dunia

Hubungan telepon yang berlangsung selama 20 menit ini terjadi di momen yang sangat krusial. Diplomasi intensif ini bertepatan dengan keberhasilan kesepakatan awal antara AS dan Iran untuk mengakhiri konflik panjang mereka.

"Israel harus mengambil langkah tepat demi mengawal implementasi nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan menyudahi perang, sekaligus mendorong penyelesaian awal kesepakatan nuklir Teheran," ujar Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, Selasa (16/6/2026).

Situasi ini menjadi perhatian serius dunia internasional karena berdampak langsung pada sektor ekonomi global, termasuk:

  • * Pembukaan Jalur Vital: Kesepakatan damai AS-Iran menjadi angin segar bagi dibukanya kembali Selat Hormuz.
  • * Logistik Energi: Jalur tersebut merupakan urat nadi utama bagi pasokan energi dunia.
  • * Risiko Serangan Udara: Serangan udara Israel ke basis Hizbullah yang disokong Iran berpotensi memicu ketegangan baru di jalur laut tersebut.

Komitmen Rekonstruksi Gaza dan Tepi Barat

Selain meredam konflik di Lebanon, diplomasi luar negeri Tokyo juga menaruh perhatian besar pada nasib Palestina. Pemerintah Jepang menyayangkan kerusakan masif yang terjadi akibat konfrontasi bersenjata.

"Tokyo berkomitmen untuk ikut andil dalam membangun kembali wilayah Gaza yang hancur lebur akibat konflik," tegas Toshimitsu Motegi.

Di sisi lain, Tokyo melayangkan kecaman keras terhadap perluasan permukiman ilegal serta eskalasi kekerasan yang dilakukan Israel di Tepi Barat. Hubungan diplomatik ini ditutup dengan tuntutan tegas dari Tokyo agar Israel segera mengambil tindakan konkret.

"Kami menuntut Israel segera membekukan seluruh aktivitas pembangunan permukiman baru yang dianggap jelas-jelas melanggar hukum internasional," pungkasnya. ***