PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru untuk segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan HR Soebrantas yang dinilai memicu kemacetan lalu lintas.

Agung menegaskan, penertiban harus dilakukan secara bertahap dan tidak merugikan para pedagang. Ia juga menginstruksikan agar pendekatan persuasif dikedepankan dalam penanganan persoalan tersebut.

“Segera selesaikan. Saya minta Plt Kasatpol PP menertibkan secara pelan-pelan agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Keluhan terkait kemacetan di kawasan HR Soebrantas, khususnya di wilayah Panam sekitar Universitas Riau, telah lama disuarakan warga dan mahasiswa. Ruas jalan tersebut merupakan jalur utama penghubung menuju pusat kota yang memiliki mobilitas tinggi setiap hari.

Berdasarkan pantauan di lapangan, kepadatan lalu lintas kerap terjadi, terutama pada jam sibuk saat aktivitas perkuliahan berlangsung. Selain tingginya volume kendaraan, keberadaan PKL yang berjualan hingga ke bahu jalan dinilai mempersempit ruang lalu lintas.

“Kalau jam sibuk, di sini pasti macet. Apalagi banyak pedagang yang pakai bahu jalan, jadi kendaraan harus saling mengalah,” kata Rudi, salah seorang pengendara.

Hal senada disampaikan Dina, mahasiswa Universitas Riau. Ia mengaku kerap terlambat mengikuti perkuliahan akibat kemacetan di kawasan tersebut.

“Hampir setiap hari macet, apalagi dekat gerbang kampus. Banyak kendaraan berhenti di tepi jalan karena pedagang berjualan di bahu jalan,” ujarnya.

Mahasiswa lainnya, Rizky, menilai kondisi semakin semrawut akibat parkir kendaraan yang tidak tertata di pinggir jalan.

“Selain pedagang, banyak juga kendaraan yang parkir sembarangan, jadi makin sempit jalannya,” kata dia.

Menanggapi kondisi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Desheriyanto, mengatakan pihaknya akan melakukan penataan PKL secara bertahap sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pada prinsipnya, kami menjalankan tugas untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,” kata Desheriyanto.

Ia menjelaskan, selama periode Ramadhan dan Idulfitri, pendekatan yang dilakukan masih bersifat persuasif. Namun setelah itu, penataan akan dilakukan lebih intensif dengan melibatkan sejumlah instansi terkait.

“Penanganan ini tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait agar penataan berjalan optimal, sekaligus tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi para pedagang,” ujarnya.

Desheriyanto juga mengimbau para PKL agar tidak lagi menggunakan badan maupun bahu jalan sebagai lokasi berjualan karena dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Sejumlah warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menyediakan solusi berupa lokasi alternatif bagi para pedagang.

“Penertiban perlu, tapi harus ada solusi juga supaya pedagang tetap bisa berjualan,” kata Rudi. ***