PEKANBARU – Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang hanya sekitar Rp500 ribu per bulan akhirnya terungkap. Rendahnya TPP tersebut bukan semata-mata karena ketentuan pemerintah pusat, melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat komisi III DPRD Riau bersama BPKAD, BKD dan Bappeda, Senin (9/11/2026).

Dalam rapat tersebut anggota komisi III, Efrinaldi mempertanyakan dasar penetapan TPP PPPK sebesar Rp500 ribu. Dewan ingin memastikan apakah angka tersebut merupakan ketentuan teknis pemerintah pusat atau kebijakan yang ditetapkan berdasarkan kondisi APBD Riau.

Menurut perwakilan BPKAD, besaran TPP PPPK dihitung melalui sejumlah variabel yang disusun menggunakan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Simona).

Menurutmya, sebelum adanya kewajiban pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK, penerima TPP didominasi PNS. Namun, setelah jumlah PPPK bertambah hingga sekitar 14 ribu orang, beban anggaran menjadi jauh lebih besar.

"Begitu total PPPK ini sampai 14 ribu, bahkan jumlahnya lebih besar daripada PNS, kalau kita samakan TPP-nya tentu beban anggaran cukup tinggi," jelas perwakilan BPKAD.

Ia mengungkapkan, perhitungan TPP sebesar Rp500 ribu dilakukan pada 2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, termasuk kewajiban pemerintah menyelesaikan tunda bayar.

"Perhitungan yang dikalkulasi di Biro Organisasi berdasarkan kemampuan kita pada waktu itu. Dengan adanya kewajiban membayar tunda bayar, maka angka yang paling aman saat itu memang Rp500 ribu," ungkapnya.

Besaran tersebut kemudian diperkuat melalui keputusan gubernur.

Dengan demikian, penetapan TPP PPPK sebesar Rp500 ribu lebih didasarkan pada kemampuan fiskal Pemprov Riau, bukan semata-mata karena adanya ketentuan khusus dari pemerintah pusat.

DPRD Minta TPP PPPK Bisa Ditingkatkan

Penjelasan tersebut kemudian memunculkan dorongan agar Pemprov Riau mulai menyusun skema peningkatan TPP PPPK seiring dengan upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Ketua komisi III DPRD Riau H Edi Basri menilai, jika kemampuan APBD semakin membaik, pemerintah seharusnya memiliki ruang untuk meningkatkan tambahan penghasilan bagi PPPK.

Pembahasan tersebut juga menyinggung kesenjangan penerimaan antara PPPK dan PNS. Padahal, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, banyak PPPK menjalankan tanggung jawab dan beban pekerjaan yang relatif sama dengan PNS.

Salah seorang anggota DPRD bahkan mengungkapkan bahwa TPP PPPK sebesar Rp500 ribu yang diterima pegawai setelah dipotong pajak hanya tersisa sekitar Rp400 ribuan.

Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, terutama dalam memberikan penghargaan yang seimbang terhadap beban kerja pegawai.

Dalam rapat tersebut juga muncul usulan agar pemerintah menyusun beberapa alternatif skema pemberian TPP. Penataan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara jumlah pegawai, beban kerja, serta kemampuan keuangan daerah.

DPRD menilai, peningkatan TPP tidak bisa hanya dilakukan dengan melihat ketersediaan anggaran, tetapi harus diawali dengan penataan distribusi ASN dan PPPK agar jumlah pegawai sebanding dengan kebutuhan masing-masing OPD.

PPPK yang Meninggal Dunia Tetap Mendapat Jaminan

Selain persoalan TPP, Sekretaris komisi III DPRD Riau Hj Eva Yuliana juga mempertanyakan perlindungan bagi PPPK yang meninggal dunia setelah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan.

Pertanyaan itu disampaikan menyusul adanya kejadian di Kabupaten Kampar, ketika sejumlah pegawai yang telah lama mengabdi sebagai tenaga honorer akhirnya menerima SK PPPK, tetapi kemudian meninggal dunia.

DPRD ingin memastikan apakah keluarga pegawai tersebut tetap memperoleh hak jaminan setelah yang bersangkutan resmi berstatus ASN.

Menanggapi hal itu, perwakilan BKD menjelaskan bahwa PPPK telah masuk dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Program perlindungan tersebut merupakan kewajiban pemerintah dan mencakup ASN, baik PNS maupun PPPK.

"Termasuk PPPK, semuanya sudah ter-cover dalam program JKK dan JKM. Itu wajib," jelasnya.

Dengan adanya perlindungan tersebut, keluarga pegawai yang meninggal dunia dapat mengajukan klaim sesuai ketentuan program jaminan yang berlaku.

DPRD berharap pemerintah tidak hanya memperhatikan status pengangkatan PPPK, tetapi juga memastikan seluruh hak dan perlindungan pegawai beserta keluarganya terpenuhi.

Persoalan TPP PPPK pun menjadi pekerjaan rumah Pemprov Riau dalam menyusun kebijakan kepegawaian dan APBD mendatang. Sebab, peningkatan kesejahteraan pegawai harus berjalan seiring dengan penataan jumlah ASN, pemerataan beban kerja, dan penguatan kemampuan fiskal daerah. ***