SELATPANJANG – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi mengubah pola kerja aparatur sipil negara (ASN) dengan menerapkan sistem kerja fleksibel melalui skema Work From Home (WFH). Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Nomor 800/BKPSDM-PPD/IV/2026/480 tentang transformasi budaya kerja ASN dan akan mulai diberlakukan pada Jumat, 17 April 2026 mendatang.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang lebih modern, efisien, dan adaptif, sekaligus menindaklanjuti arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Dalam aturan tersebut, ASN di lingkungan Pemkab Meranti akan menjalankan dua pola kerja, yakni bekerja dari kantor (Work From Office/WFO) dan bekerja dari rumah atau domisili masing-masing (Work From Home/WFH). Khusus WFH, diterapkan satu hari dalam sepekan, tepatnya setiap hari Jumat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin M.Pd, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi menyeluruh dalam sistem kerja pemerintahan, bukan sekadar perubahan teknis semata.

"Mulai Jumat depan, 17 April 2026, skema ini sudah kita jalankan. Kita ingin memastikan transisi berjalan mulus, tanpa mengganggu pelayanan publik. Intinya, fleksibilitas kerja harus sejalan dengan produktivitas," ujar Bakharuddin kepada GoRiau.com, Kamis (9/4/2026) sore.

Ia menambahkan, kebijakan WFH ini juga diarahkan untuk mendorong efisiensi energi, mengurangi tingkat polusi, serta memberi dampak positif terhadap kesehatan masyarakat.

Meski demikian, tidak seluruh ASN akan menjalankan sistem kerja dari rumah. Pemerintah memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal dengan menetapkan sejumlah jabatan dan unit kerja strategis yang wajib tetap bekerja dari kantor.

"Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas. Karena itu, pejabat struktural, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan instansi layanan langsung tetap bekerja dari kantor seperti biasa," tegasnya.

Beberapa instansi yang tetap beroperasi penuh di kantor antara lain rumah sakit daerah, puskesmas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta perangkat daerah yang menangani kebencanaan, ketertiban umum, dan transportasi.

Untuk perangkat daerah lainnya, sistem kerja akan dibagi secara bergiliran. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta mengatur pembagian pegawai dengan komposisi 50 persen bekerja dari rumah dan 50 persen tetap bertugas di kantor.

"Pengaturannya fleksibel di masing-masing OPD. Bisa bergantian tiap pekan agar semua pegawai tetap merasakan skema ini tanpa mengganggu kinerja," jelas Bakharudin.

Dalam pelaksanaannya, ASN yang menjalankan WFH tetap diwajibkan siaga dan responsif. Koordinasi pekerjaan dilakukan secara daring, dan seluruh pegawai diminta aktif menggunakan sarana komunikasi.

"Walaupun bekerja dari rumah, bukan berarti bebas. ASN tetap harus siap dihubungi dan merespons cepat. Jika ada tugas mendesak, wajib datang ke kantor," ujarnya.

Selain itu, ASN yang menjalankan WFH juga tidak diperkenankan berada di luar kota selama jam kerja. Atasan langsung diminta melakukan pengawasan ketat untuk memastikan disiplin tetap terjaga.

Pemkab Meranti juga akan melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan ini setiap dua bulan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh, dan pelanggaran terhadap aturan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Ini kebijakan yang akan terus kita evaluasi. Kalau ada kekurangan, pasti kita perbaiki. Targetnya jelas, menciptakan birokrasi yang lebih efisien, tapi tetap maksimal dalam melayani masyarakat," tutupnya.

Dengan mulai diterapkannya WFH setiap Jumat sejak 17 April 2026, Pemkab Meranti berharap transformasi budaya kerja ASN dapat berjalan efektif, sekaligus menjadi langkah nyata menuju birokrasi yang lebih adaptif dan responsif di masa depan. ***