PEKANBARU – Kekayaan sumber daya alam Provinsi Riau yang melimpah dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selama puluhan tahun menjadi salah satu daerah penghasil minyak bumi, kelapa sawit dan kelapa terbesar di Indonesia, Riau justru belum maksimal menikmati manfaat ekonomi dari pengolahan komoditas tersebut.

Persoalan inilah yang ingin dijawab melalui penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal dan Investasi di Provinsi Riau.

Melalui regulasi tersebut, arah kebijakan investasi di Riau diharapkan tidak sekadar mengejar masuknya modal, tetapi juga memastikan kekayaan alam yang dihasilkan dari bumi Lancang Kuning diolah menjadi produk bernilai tambah di daerah sendiri.

Dalam pandangannya ketua Pansus Ranperda Penanaman Modal Abdullah, satu gagasan utama yang didorong adalah mewajibkan pengembangan industri hilirisasi terhadap komoditas unggulan Riau, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perlindungan lingkungan.

"Semua sumber kekayaan alam yang ada di Riau harus diolah di Riau sehingga memiliki nilai tambah. Jangan sampai bahan bakunya kita ekspor ke luar, kemudian kembali lagi dalam bentuk produk jadi," ungkapnya, Senin (9/11/2026).

Ia mencontohkan komoditas kelapa sawit yang memiliki potensi turunan sangat besar. Pengolahan minyak sawit atau crude palm oil (CPO) tidak seharusnya berhenti pada produk minyak goreng.

Masih banyak produk turunan lainnya, mulai dari sabun, kosmetik hingga berbagai kebutuhan industri. Bahkan, terdapat sekitar 131 jenis produk turunan CPO yang berpotensi dikembangkan.

Menurutnya, potensi serupa juga dimiliki komoditas kelapa. Hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan, mulai dari sabut, tempurung, daging hingga air kelapa.

Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan melalui industri pengolahan di Riau.

"Air kelapa saja bisa menjadi produk tersendiri. Begitu juga bagian lainnya. Seharusnya tidak ada yang terbuang karena semuanya memiliki nilai ekonomi," ujarnya.

Riau Punya Dua Keunggulan, Sumber Daya Alam dan Lokasi Strategis

Politisi PKS ini kemudian membandingkan potensi ekonomi Riau dengan Batam. Menurutnya, Batam mampu berkembang pesat karena berhasil memanfaatkan keunggulan geografisnya sebagai kawasan strategis yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia serta berada di jalur perdagangan internasional.

Meski tidak memiliki sumber bahan baku alam sebesar Riau, Batam mampu mendatangkan bahan baku dari berbagai daerah untuk diolah menjadi produk industri.

Sementara Riau memiliki dua keunggulan sekaligus, yakni kekayaan sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis di kawasan Selat Malaka.

"Batam hanya memiliki keunggulan lokasi. Riau punya dua-duanya. Bahan bakunya ada, lokasinya juga strategis karena berada di Selat Malaka," jelasnya.

Ia menyebutkan, produksi minyak bumi Riau masih menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Produksinya diperkirakan mencapai 165 ribu barel per hari, sementara produksi ExxonMobil di Jawa berada di kisaran 135 ribu barel per hari.

Potensi tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi modal besar untuk membangun industri pengolahan, menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat perekonomian daerah.

Pelabuhan Selat Malaka dan Peluang Besar bagi BUMD

Selain hilirisasi sumber daya alam, pengelolaan potensi pelabuhan juga menjadi perhatian dalam gagasan besar penanaman modal tersebut.

Selat Malaka disebut menjadi salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Diperkirakan sekitar 71 ribu kapal melintas setiap bulan di kawasan tersebut.

Namun, ia mempertanyakan seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar diterima daerah dari aktivitas pelayaran dan kepelabuhanan di sekitar Dumai dan Pulau Rupat.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu lebih serius mengambil peran dalam pengembangan usaha pelabuhan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.

"Puluhan ribu kapal melintas. Tetapi pelabuhan dikelola siapa? Ada perusahaan swasta dan BUMN. Lalu di mana bagian daerah? Di mana peran BUMD?" ujarnya.

Ia menilai BUMD tidak boleh hanya menjadi penonton ketika aktivitas ekonomi berskala besar berlangsung di wilayah Riau.

Melalui pola kerja sama dengan investor swasta, BUMD diharapkan bisa ikut mengembangkan pelabuhan maupun industri pengolahan sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.

Investasi Harus Berdampak pada Lapangan Kerja dan PAD

Lebih jauh, ia menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak semestinya hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat.

Pembangunan industri pengolahan di Riau diyakini dapat membuka lapangan kerja baru, menekan angka pengangguran yang disebut berada di kisaran 4,9 persen, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketika industri tumbuh dan masyarakat memperoleh pekerjaan, aktivitas ekonomi meningkat. Perusahaan membayar pajak, pekerja memiliki penghasilan, dan penerimaan daerah berpotensi semakin kuat.

Dengan PAD yang lebih besar, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal lebih luas untuk membangun infrastruktur, memperbaiki jalan dan jembatan, meningkatkan kualitas pendidikan hingga membantu masyarakat kurang mampu.

Bahkan, ia berpandangan kekayaan alam Riau semestinya dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan bagi generasi muda.

"Dengan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Riau, seharusnya mahasiswa yang ada di Riau bisa mendapatkan pendidikan secara gratis. Ini tentang bagaimana kekayaan alam yang kita miliki benar-benar dimaksimalkan untuk masyarakat Riau," tegasnya.

DBH Bukan Satu-satunya Jalan

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Menurutnya, perjuangan mendapatkan DBH memang penting karena porsi yang diterima daerah dinilai masih terbatas. Namun, Riau harus mulai membangun sumber penerimaan ekonomi sendiri melalui penguatan investasi, hilirisasi industri dan optimalisasi pengelolaan potensi daerah.

"DBH bukan satu-satunya persoalan. Kita akui DBH itu kecil. Karena itu, bagaimana potensi yang kita miliki bisa dikelola dan memberikan nilai tambah bagi daerah," ungkapnya.

Gagasan tersebut menjadi salah satu arah penting dalam penyusunan Perda Penanaman Modal dan Investasi Riau.

Tantangannya kini bukan sekadar menghadirkan regulasi baru, melainkan memastikan perda tersebut mampu mengubah pola pembangunan ekonomi Riau: dari daerah penghasil bahan mentah menjadi pusat industri pengolahan, perdagangan dan investasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebab, kekayaan alam yang terus dikeruk tanpa diikuti hilirisasi hanya akan membuat Riau menjadi pemasok bahan baku. Sementara nilai tambah, lapangan kerja dan keuntungan industri justru lebih banyak dinikmati daerah lain. ***