SELATPANJANG – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kepulauan Meranti membawa urgensi ganda. Tidak hanya berfokus pada pemenuhan nutrisi masyarakat, inisiatif ini sekaligus menjadi dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan berbagai persoalan infrastruktur dasar, mulai dari krisis air bersih, keandalan listrik, hingga akses transportasi antarpulau.

Kondisi tersebut ditegaskan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin saat memimpin rapat kerja Satgas MBG di Kantor Bupati, Senin (9/11/2026). Menurutnya, karakteristik Meranti sebagai wilayah kepulauan memberikan tantangan logistik yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan sekadar membagikan porsi makanan.

"Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan mendasar di Kepulauan Meranti seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, pelabuhan, hingga jaringan telekomunikasi dapat ikut diselesaikan," tegasnya.

Panjangnya rantai pasok bahan pangan, sebut Muzamil, memicu pembengkakan biaya operasional dan rentan menurunkan kualitas nutrisi sebelum tiba di tangan penerima manfaat. Ia mencontohkan, pasokan telur dari luar daerah membutuhkan waktu perjalanan yang jauh lebih lama dibandingkan pendistribusian di wilayah daratan.

Untuk menyiasati kendala tersebut, ia mendesak sektor pertanian dan perikanan lokal mengambil peran utama dalam menjaga ketersediaan rantai pasok pangan. "Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri, sehingga biaya tidak semakin tinggi," urainya.

Selain kesiapan infrastruktur fisik daerah, kelayakan dapur pengolahan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi sorotan utama evaluasi. Muzamil menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah, camat, hingga aparatur desa untuk turun langsung mengevaluasi kualitas makanan dan operasional dapur secara objektif namun tetap membumi.

"Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan," pesannya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kepulauan Meranti, Suryani membeberkan bahwa evaluasi kelayakan SPPG diukur melalui 14 indikator ketat. Penilaian tersebut mencakup legalitas dokumen, kompetensi juru masak, kualitas sumber air, ketersediaan mesin pendingin, fasilitas sanitasi, hingga sistem pemantauan melalui kamera pengawas.

Hingga saat ini, dari total 23 SPPG yang beroperasi di Meranti, 22 di antaranya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Satu unit sisanya masih dalam tahap penyelesaian administrasi karena proses relokasi.

Meski secara legalitas mayoritas sudah memenuhi standar, Suryani mengakui bahwa kendala infrastruktur di lapangan sangat berdampak pada kelancaran operasional dapur harian para relawan dan juru masak.

"Kualitas air yang belum memadai membuat kebutuhan suplai air bersih untuk pengolahan bahan pangan dan operasional dapur menjadi lebih besar. Selain itu, pemadaman listrik berpotensi mengganggu kualitas penyimpanan bahan pangan di dalam mesin pendingin," bebernya.

Menghadapi berbagai keterbatasan tersebut, Satgas MBG kini juga menaruh perhatian ekstra pada pengelolaan limbah sanitasi dan upaya menekan penggunaan sampah plastik kemasan. Setiap paket makanan yang didistribusikan kepada warga kini diwajibkan memuat label batas maksimal waktu konsumsi demi menjamin standar keamanan pangan harian. ***