PEKANBARU –Proses pelantikan 15 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau hingga kini masih tertunda. Padahal, hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama telah diumumkan Panitia Seleksi sejak awal Desember 2025.

Hingga Selasa (21/1/2026), para pejabat yang dinyatakan lolos seleksi belum juga dilantik. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di publik, mengingat seluruh tahapan seleksi telah selesai dan nama-nama kandidat telah ditetapkan.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, Indra, menjelaskan penundaan pelantikan terjadi karena masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Pelantikan pejabat eselon II masih menunggu persetujuan dan izin pelantikan dari Menteri Dalam Negeri,” ujar Indra saat dikonfirmasi.

Meski demikian, ia memastikan secara administratif tidak ada kendala berarti. Persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) disebut telah diterbitkan sejak beberapa waktu lalu.

“Pertek dari BKN sudah lama keluar. Saat ini kami hanya menunggu izin dari Mendagri. Insyaallah, jika dalam pekan ini izin tersebut terbit, pelantikan bisa langsung dilaksanakan,” jelasnya.

Adapun 15 jabatan eselon II atau JPT Pratama di lingkungan Pemprov Riau yang telah menetapkan tiga besar hasil seleksi mencakup sejumlah posisi strategis. Di antaranya Sekretaris DPRD Riau, Kepala BKD Riau, Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Riau, Kepala Dinas Kesehatan Riau, hingga beberapa biro dan dinas lainnya.

Beberapa jabatan lain yang masuk dalam daftar tersebut antara lain Direktur RSUD Arifin Achmad serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Riau.

Dengan rampungnya seluruh tahapan seleksi dan telah dikantonginya persetujuan teknis dari BKN, publik kini menanti keputusan final dari Kementerian Dalam Negeri agar pengisian jabatan definitif dapat segera dilakukan dan roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau berjalan lebih optimal. ***