PEKANBARU – Ketua PWNU Riau, Abdul Khalim Mahali menegaskan bahwa isu mengenai adanya perebutan kepentingan tambang di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sama sekali tidak benar. Kabar burung tersebut dinilai hanya menimbulkan kesalahpahaman yang membingungkan di tengah masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri agenda Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, Minggu (21/6/2026).

Menurut Abdul Khalim Mahali, berbagai informasi yang beredar terkait konflik internal PBNU akibat pengelolaan lahan tambang perlu disikapi secara hati-hati. Warga Nahdliyin diajak untuk tidak mudah mempercayai kabar yang belum terverifikasi dengan jelas.

Ia menceritakan bahwa isu ini mencuat setelah sempat terjadi dinamika organisasi ketika Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf diberhentikan oleh jajaran Syuriah PBNU pada 26 November 2025. Namun, setelah menyampaikan permohonan maaf kepada Syuriah, posisi pemimpin tertinggi PBNU itu langsung dipulihkan kembali sehingga persoalan telah selesai secara organisatoris.

Klarifikasi resmi juga sudah bergulir di tingkat daerah. Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf saat bersilaturahmi dengan kiai PWNU Riau dan ketua PCNU kabupaten serta kota se-Provinsi Riau di Hotel Furaya pada 14 Juni 2026, telah menjamin kondisi internal organisasi tetap solid.

"Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf juga telah menegaskan kepada kami bahwa tidak ada konflik rebutan tambang di PBNU," ujar Abdul Khalim Mahali.

Ada indikasi bahwa pihak tertentu sengaja membangun narasi negatif seolah-olah terjadi perselisihan sengit setelah organisasi keagamaan ini memperoleh hak konsesi pengelolaan tambang dari pemerintah. Padahal, tambang batu bara yang dimaksud bahkan belum dieksplorasi secara maksimal dan belum menghasilkan keuntungan finansial.

Melalui forum Munas dan Konbes Alim Ulama NU di Ponpes Al Falah Ploso, para ulama justru sedang sibuk merumuskan regulasi internal. Aturan ini dirancang agar tata kelola usaha pertambangan nantinya berjalan sesuai prinsip organisasi dan membawa kemaslahatan umat.

Penyebar kabar bohong diminta segera menghentikan aksinya karena berpotensi merusak nama baik institusi. Pengurus wilayah di setiap daerah kini menjadi pintu utama bagi warga yang ingin mendapatkan informasi valid agar terhindar dari kesimpangsiuran.

"Mari kita selalu tabayyun atau mengklarifikasi setiap informasi yang belum jelas kebenarannya," pesannya.

Polemik di ruang publik ini diharapkan bisa segera mereda tanpa ada lagi pihak yang memanfaatkan situasi untuk menyudutkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. ***