PEKANBARU - Posisi Sekretaris DPRD Riau, Renaldi SSos kini sedang berada di ujung tanduk akibat gelombang protes dari internal lembaga legislatif. Sebanyak enam fraksi dikabarkan secara resmi melayangkan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya melalui sebuah rapat dewan, Rabu (17/6/2026).

Informasi yang dihimpun GoRiau.com, Senin (22/6/2026) dari beberapa sumber di DPRD Riau menyebutkan, sikap tegas ini diambil oleh hampir seluruh perwakilan partai politik yang berkantor di gedung wakil rakyat tersebut. Dari keseluruhan kelompok fraksi yang ada, tercatat hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memilih untuk tidak ikut serta dalam mosi penolakan ini.

Alasan utama yang mendasari gerakan mayoritas anggota dewan tersebut berakar pada penilaian hasil kerja. Kinerja pejabat terkait dinilai sangat buruk sehingga dianggap tidak mampu menjalankan tugas pokok untuk memfasilitasi berbagai kegiatan operasional dan administrasi kedewanan secara maksimal.

Polemik pergantian jabatan ini turut menyeret rekam jejak masa lalu sang birokrat ke ranah publik. Sebelum berkarir di tingkat provinsi, Renaldi diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, namun akhirnya dicopot atau nonjob lantaran dinilai tidak bisa bekerja.

Pasca pemberhentian di Kabupaten Bengkalis, ia diketahui berpindah tugas ke jajaran Pemerintah Kota Dumai. Di wilayah pesisir tersebut, karir birokrasinya berlanjut dan ia hanya menduduki jabatan sebagai sekretaris pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Fakta sejarah birokrasi ini memicu keheranan publik ketika ia tiba-tiba mendapat porsi jabatan eselon dua di ibu kota provinsi. Penunjukan sosok yang pernah diberhentikan di tingkat kabupaten ini dinilai menjadi bukti nyata ketidakmampuan pimpinan DPRD Riau dalam menyeleksi orang-orang yang berkompeten di bidangnya.

Kini, dorongan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah penyelamatan terus mengalir deras. Elemen masyarakat secara terbuka menuntut perbaikan tata kelola birokrasi di lingkungan sekretariat wakil rakyat tersebut agar fungsinya kembali berjalan optimal.

"Kami masyarakat mendukung Gubernur Riau evaluasi menyeluruh terhadap Sekretariat DPRD Riau, dimulai dari pucuk pimpinannya," ujar sumber GoRiau.com. ***