JAKARTA, GORIAU.COM - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Riau berpotensi memunculkan konflik antar pendukung. Pasalnya, di saat KPU sedang melakukan proses penghitungan manual (real count), telah beredar di publik hasil hitung manual yang dilakukan masing-masing kandidat. Bahkan lembaga seperti Kesbangpol Provinsi dan Polda Riau menyampaikan kepada publik (diseminasi) perolehan hasil suara.

''Potensi rawan karena ada lembaga pemerintah non KPU yang melakukan real count,'' kata Direktur Rumah Demokrasi (Rudem) Ramdansyah kepada Jaringnews.com sebagaimana dikutip GoRiau.com, Sabtu (14/9/2013) hari ini.

Kata Ramdansyah, hasil penghitungan yang dilakukan masing-masing kandidat maupun lembaga non KPU saling klaim kemenangan. Bahkan beberapa langsung disampaikan ke publik lewat media lokal. Karena itu, potensi konflik perlu diredam.

Karena itu Rudem meminta lembaga-lembaga seperti Kesbangpol Provinsi Riau dan Polda Riau seperti dimuat di media lokal untuk mencabut hasil penghitungan riel count lembaga ini. "Jangan sampai muncul tuduhan keberpihakan lembaga pemerintah sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik," papar Ramdansyah.

Selain itu, upaya penghitungan merupakan partisipasi publik, karena itu media lokal bisa melakukan rekapitulasi berdasarkan pantauan media itu sendiri bukan hasil penghitungan kelompok tertentu. Begitu juga pemuatan hasil penghitungan yang dilakukan oleh peserta Pilgub Riau, tetap memperhatikan UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran di Lembaga Penyiaran atau UU Pers.

"Upaya KPU untuk merekap dengan benar tentunya perlu diawasi, Pengawas Pemilu diharapkan memiliki data pembanding aktif yang dapat disandingkan dengan data KPU," kata Ramdan. ***