PEKANBARU, GORIAU.COM - Dikarenakan takut akan dampak yang disebabkan oleh pendirian Base Transceiver Station (BTS), sejumlah warga Kota Pekanbaru, Riau, melakukan protes.

Menurut mereka, pendirian BTS yang hanya untuk kepentingan operator seluler dan berada di lingkungan tempat tinggal mereka, secara khusus tersebut, dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya.

"Kami khawatir dengan kemungkinan adanya efek yang ditimbulkan seperti radiasi yang muncul dari tower atau menara BTS yang terjadi tidak hanya pada saat hujan, tetapi kondisi cerah," ujar Muhammad Soleh (35), di Pekanbaru, seperti dikutip dari Antara, Jumat (13/9/2013).

Soleh merupakan salah seorang warga yang berdomisili di Jalan Kamboja, RT 03, RW 02, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dan tidak jauh dari keberadaan tower bersama yang di bangun di dekat Masjid Nurul Falah.

Selama ini, lanjutnya, pembangunan tower yang dimulai sekitar bulan Juli 2013 atau pada saat bulan puasa Ramadhan tidak pernah disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga sekitar.

Meski pembangunan tower bersama sudah selesai dilakukan pada akhir bulan yang sama dengan ketinggian tower sekitar 75 meter, namun sampai saat ini BTS tersebut terlihat belum difungsikan.

Walau di bagian atas tower BTS sudah terlihat adanya alat yang berfungsi untuk menangkap sinyal telepon seluler dan kemudian dipancarkan terpasang di tower bersama yang berwarna hijau tersebut.

''Sejak awal, pihak tower ataupun kelurahan tidak pernah mensosialisasikan kepada kami pembangunannya. Ketakutan terbesar adalah dampak dari sinyal kuat yang dipancarkan tower dapat memicu rusaknya barang-barang elektronik milik warga,'' katanya.

Anto (25), warga lain yang rumahnya hanya berjarak sekitar 200 meter dari tower bersama dan merupakan pemuda setempat mengakui pembangunan tower bersama tersebut belum mendapat persetujuan dari warga setempat.

Sehingga muncul dugaan kuat, tower bersama yang tidak langsung difungsikan setelah di bangun karena belum mengantongi perizinan dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau dengan kata lain tower liar.

''Sudah menjadi kebiasaan investor membangun duluan, sementara izin mereka urus belakangan. Yang penting bagi investor bisa menikmati pundi-pundi rupiah selama 15 tahun atau sesuai kontrak, tanpa memikirkan radiasi yang timbul bagi warga sekitar,'' ucapnya.

Mardianto Manan, pengamat tata kota mengatakan Pemko Pekanbaru perlu membuat peraturan daerah untuk menertibkan pembangunan menara BTS, terkait dengan maraknya warga yang mengadukan ke DPRD Kota Pekanbaru.

''Sejauh ini saya belum pernah liat perda mengenai aturan mendirikan menara, padahal Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang maju dan sangat perlu perangkat hukum agar jangan sampai dipenuhi hutan BTS,'' katanya. ***