PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau memberikan syarat tegas terkait skema kerja sama pengelolaan kehutanan dengan pihak asing. Keseimbangan alam wajib dijaga, namun urusan perut dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan tidak boleh dikesampingkan.

Sikap ini ditegaskan saat Pemprov Riau menerima kunjungan kehormatan delegasi Eropa dalam kerangka Sweden-Indonesia Sustainability Partnership (SISP), Selasa (2/6/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Duta Besar Swedia Untuk Indonesia, Daniel Blockert.

"Tentu kita ingin pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Kami juga ingin bisa menjaga hutan dengan tidak mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Menjaga keseimbangan kekayaan alam dan juga pertumbuhan ekonomi masyarakat," tegas Asisten III Setda Riau, M Job Kurniawan.

Isu ini menjadi sangat krusial mengingat Pemprov Riau saat ini tengah tancap gas menggesa program Perhutanan Sosial. Kehadiran delegasi Swedia yang menawarkan solusi berkelanjutan dianggap datang di waktu yang tepat.

Fokus Ekonomi, Finansial, dan Edukasi

Kerja sama SISP tidak hanya terpaku pada penanaman pohon atau pencegahan kerusakan lingkungan. Konsep yang ditawarkan menyentuh akar permasalahan sosial di masyarakat pinggiran hutan.

  • Sektor Energi dan Finansial: Swedia membuka peluang kerja sama pendanaan yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan roda ekonomi rakyat.
  • Pertukaran Pelajar: Akses pendidikan terbuka lebar bagi putra-putri daerah untuk mempelajari sistem tata kelola lingkungan langsung dari negara Skandinavia tersebut.
  • Keberlanjutan Multisektor: Fokus kemitraan ditekankan pada keseimbangan tiga pilar utama yakni lingkungan, sosial, dan pengentasan kemiskinan.

"Kami tentu menyambut SISP ini, baik pada bidang energi, finance ataupun pertukaran pelajar. Terkhususnya pada sektor kehutanan," pungkas M Job Kurniawan merespons paparan program dari duta besar tersebut. ***