JAKARTA - Kasus viral terkait penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang diduga merendahkan Indonesia berbuntut panjang. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengambil langkah tegas dengan mewajibkan pengembalian seluruh dana pendidikan beserta hitungan bunganya.

Polemik ini bermula dari unggahan Dwi Sasetyaningtyas, alumni Institut Teknologi Bandung sekaligus penerima fasilitas negara tersebut. Ia memamerkan status anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris di media sosial.

"Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA," tulis Dwi dalam kontennya.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari publik yang mempertanyakan komitmen moral penerima bantuan pendidikan. Sorotan makin tajam karena suami Dwi, yang juga merupakan alumnus program serupa, diketahui belum menyelesaikan kewajiban kontribusi setelah lulus.

Merespons situasi ini, pemerintah menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab kepada negara yang telah membiayai studi mereka.

"Hal itu yang kami sesalkan, jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP, sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawab ke LPDP," ujar Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa, Senin (23/2/2026).

Ia mengungkapkan bahwa komunikasi sudah dilakukan dengan Direktur Utama LPDP beserta suami terkait. Pihak keluarga dikabarkan telah menyetujui pengembalian uang pinjaman beserta bunganya.

Menteri Keuangan mengingatkan bahwa sumber pendanaan beasiswa berasal dari keringat rakyat melalui pajak serta sebagian pembiayaan utang. Dana tersebut dialokasikan khusus demi membangun sumber daya manusia nasional yang berkualitas.

"Kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga kan. Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau tidak senang ya tidak senang, tapi jangan menghina-hina negara," paparnya.

Purbaya menegaskan tidak akan segan menarik seluruh biaya jika fasilitas tersebut justru digunakan oleh penerimanya untuk merendahkan bangsa sendiri. Sebagai sanksi tambahan, pemerintah bersiap menutup akses bagi yang bersangkutan untuk berkarier di lingkungan instansi negara.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti akan kita lihat blacklist-nya seperti apa. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri," tandasnya.***