JAKARTA – Sekjen DPP PDI Hasto Kristiyanto mengakui bahwa penolakan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode menjadi akar permasalahan hubungan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dikutip dari Inilah.com, Hasto Kristiyanto mengungkapkan saat wacana masa jabatan presiden tiga periode itu mencuat ke publik, pihaknya sempat  dilobi salah seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno di Blitar, tiba-tiba muncul berita, salah satu menteri mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).

Dituturkannya, menteri tersebut mengatakan jika seluruh ketua umum partai politik didorong untuk menyuarakan soal wacana masa jabatan tiga periode tersebut. Dorongan itu atas permintaan dari Presiden Jokowi atau 'Pak Lurah'.

"Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu. Saat itu dikatakan, ya sebagai permintaan Pak Lurah," imbuhnya.

Hasto menolak menyebutkan siapa nama menteri yang dimaksudnya itu. Namun diketahui, menteri yang lantang mengungkap soal big data penundaan Pemilu adalah Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Hasto, PDIP secara tegas menolak wacana tersebut. Sebab Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan seluruh kader taat dengan konstitusi yang mengatur jika masa jabatan presiden hanya 2 periode saja.

"Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PDIP ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi. Maka PDIP bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PDIP," katanya.

Hasto juga memastikan jika fakta yang dia ungkap adalah peristiwa politik yang benar-benar terjadi beberapa waktu silam. Sebab wacana masa jabatan presiden tiga periode itu adalah keinginan dari Presiden Jokowi yang sering disebut sebagai 'Pak Lurah'.

"Jadi, berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa dikroscek. Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP," kata dia.

Sebagai informasi, Menko Marves Luhut Pandjaitan memang sempat menyinggung soal penundaan Pemilu 2024. Luhut mengklaim memegang big data soal keinginan rakyat Indonesia yang ingin Pemilu 2024 ditunda.

Luhut menyebut 110 juta percakapan di media sosial yang masuk big datanya mendukung penundaan Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data. Saya ingin lihat. Dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah (dukung penundaan)," kata Luhut saat itu.***