JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyusun sejumlah skenario Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah antisipasi ini diambil merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia yang terus merangkak naik hingga menembus batas 100 Dolar AS per barel.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan adanya arahan tersebut usai mengikuti rapat kabinet. Menurutnya, pemerintah pusat tidak mau mengambil risiko dengan hanya berpatokan pada satu asumsi makroekonomi, melainkan menyiapkan berbagai simulasi jika gejolak pasar energi berlanjut.

Simulasi Anggaran Berjenjang

Pemerintah saat ini tengah menghitung secara rinci dampak kenaikan harga komoditas energi tersebut terhadap postur penerimaan dan pengeluaran negara.

"Kemarin waktu di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan 100 Dolar AS aja atau lebih. Jadi gimana anggarannya, kita sedang hitung," urai Purbaya di kantornya, Jakarta, Sabtu (25/7/2026).

Komitmen Tahan Harga BBM Subsidi

Di tengah penyusunan skenario fiskal yang baru, pemerintah memastikan masyarakat tidak akan langsung menanggung beban dari lonjakan harga global tersebut. Purbaya menjamin alokasi dana untuk menahan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap menjadi prioritas utama.

"Kalau yang subsidi akan kita jaga terus," tegasnya.

Gangguan Rantai Pasok Global

Lonjakan harga energi ini sangat dipengaruhi oleh sentimen negatif di pasar internasional. Harga minyak mentah Brent sempat melonjak sekitar 7 persen dan ditutup di atas 100 Dolar AS per barel Kamis (23/7/2026), yang mencatatkan level tertinggi sejak Mei 2026. Meski terkoreksi 0,72 persen menjadi 99,97 Dolar AS per barel Jumat (24/7/2026), minyak acuan global ini masih berpeluang naik 13,5 persen secara mingguan.

Pergerakan serupa terjadi pada minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) yang berada di level 91,49 Dolar AS per barel dengan potensi penguatan mingguan 10,9 persen. Ketidakstabilan ini dipicu oleh kekhawatiran gangguan distribusi di Bab el-Mandeb, jalur pelayaran utama dunia. Situasi bertambah runyam usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman untuk meminta pertanggungjawaban Iran atas setiap serangan yang mengganggu lalu lintas kapal komersial di kawasan tersebut.***