TEMBILAHAN – Harga kelapa yang terus menurun memicu keresahan petani di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Menanggapi hal ini, Bupati Inhil, Herman, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki sektor perkebunan kelapa yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat.

"Isu perkelapaan ini sangat kompleks. Butuh penanganan menyeluruh, konsisten, dan berkelanjutan. Hasilnya mungkin belum dirasakan sekarang, tapi akan menjadi dasar kuat bagi anak cucu kita," ujarnya, Kamis (15/5/2025).

Herman menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya agar kehidupan petani kelapa lebih sejahtera. Salah satu langkah penting adalah mendorong pemerintah pusat agar tidak menerapkan moratorium ekspor kelapa.

"Dengan kran ekspor terbuka, permintaan kelapa rakyat bisa meningkat. Harapannya, harga juga lebih stabil," terangnya.

Selain membuka akses ekspor, Pemkab Inhil mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera menyusun regulasi harga minimal atau standarisasi harga kelapa, sebagaimana diterapkan pada komoditas sawit.

"Langkah ini penting agar petani tidak terus dirugikan akibat fluktuasi harga," sambungnya.

Untuk mendukung distribusi hasil pertanian, Pemkab Inhil juga mengembangkan infrastruktur perdagangan antar daerah, termasuk jalur kapal Ro-Ro sebagai pelabuhan dagang alternatif.

"Ini untuk memperlancar arus distribusi dan memperluas jangkauan pasar kelapa," jelasnya.

Pemkab Inhil juga memprioritaskan normalisasi parit dan penguatan infrastruktur penunjang lainnya. Hal ini penting karena sekitar 80.000 hektare kebun kelapa milik masyarakat saat ini terendam air.

"Normalisasi parit dan pembangunan tanggul sangat mendesak agar mobilitas dan produktivitas ekonomi bisa meningkat," ungkapnya.

Ia mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan memahami bahwa proses perbaikan membutuhkan waktu serta kolaborasi semua pihak.

"Mohon doa dan dukungan masyarakat sebagai penguat bagi kami dalam bekerja dan mengabdi," tutupnya. ***