PEKANBARU, GORIAU.COM - Jelang berakhirnya triwulan kedua, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2014 masih di bawah 20 persen. Sementara APBD Perubahan rencananya akan dilaksanakan pada Juli 2014.

Meski diisukan adanya tekanan dari Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun untuk merasionalisasi anggaran dan sejumlah kegiatan, namun hal tersebut dibantah menjadi penyebab serapan APBD rendah.

Asisten III Setdaprov Riau, Hardy Jamaluddin, beberapa waktu lalu, mengatakan, dirinya mengaku belum mendapat angka pasti persentase serapan APBD hingga Juni 2014 ini.

"Semuanya tetap berjalan, terutama pembangunan fisik yang menjadi prioritas. Namun saya belum mengetahui secara rinci berapa serapan yang sudah terlaksana," kata Hardy.

Ditegaskannya, jelang APBD Perubahan, serapan APBD Murni maksimal 30 persen saja itu sudah bagus. "Tidak ada penekanan dari pimpinan, saya rasa bisa menyerap 30 persen saja sudah bagus," tandasnya.

Saat disinggung mengenai saran dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau, Hardy mengatakan sifatnya hanya normatif. Karena pengawasan yang dilakukan BPKP lebih kepada sinkronnya kegiatan dengan anggaran.

"Kalau BPKP sifatnya normatif. Artinya, mereka hanya melihat kegiatan dan penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan," tambah Hardy.

Seperti diketahui, Gubernur Riau (Gubri), H Annas Maamun sejak menjabat sebagai kepala daerah menekankan agar sejumlah kegiatan mubazir dan pemborosan harus dikurangi.

Rasionalisasi dilakukan agar dana di APBD yang selama ini kurang menyentuh masyarakat akan dialihkan. Peralihan yang dilakukan Gubri ini lebih kepada pembangunan dan pelayanan di tingkat pedesaan.

Salah satu rasionalisasi yang tegas dilakukan Gubri dengan menekan biaya perjalanan dinas pejabat, seminar, pelatihan dan sebagainya. Bahkan, Gubri mengatakan pernah mendapati angka perjalanan dinas mencapai miliaran.***