PEKANBARU – Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bahwa dalam membangun Provinsi Riau tidak bisa dilakukan oleh eksekutif saja, tapi harus melibatkan legislatif juga.

Hal tersebut dia sampaikan terkait minimnya porsi Pokok Pikiran (Pokir) yang diberikan Pemprov Riau kepada Anggota DPRD Riau. Padahal, Pokir merupakan usulan dari masyarakat yang didapatkan saat wakil rakyat turun ke masyarakat.

Pokir dan usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), kata Hardianto, merupakan satu kesatuan. Sayangnya, Pemprov tak memberi ruang yang besar untuk Pokir ini.

"Fenomenanya, di DPRD ini masih banyak yang teriak karena usulan masyarakat yang dititipkan ke mereka tak diakomodir oleh Pemprov. Makanya sangat dibutuhkan itikad baik Pemprov Riau," ujar politisi Partai Gerindra ini, Kamis (21/7/2022).

Kemendagri sendiri, jelasnya, sudah menegaskan bahwa Pemprov dan DPRD merupakan dua unsur penyelenggara pemerintahan, yang harus saling mendukung satu sama lain.

Meskipun memiliki struktur pemerintahan sampai ke tingkat bawah, menurut Hardianto, tidak serta merta Pemprov Riau memiliki kemampuan menjaring semua aspirasi masyarakat.

"Artinya, DPRD inilah yang mengakomodir usulan masyarakat yang tak terangkum dalam Musrenbang. Aspirasi yang masuk lewat Pemprov maupun DPRD Riau itu sama-sama legal. Meskipun, semua kembali lagi kepada kewenangan dan kemampuan keuangan daerah," terangnya.

Selama ini, sambungnya, persoalan yang terjadi adalah saat mekanisme perencanaan. Dia mempertanyakan keterbukaan Pemprov dalam mempersiapkan slot untuk DPRD Riau menitipkan aspirasi masyarakat.

"Ruang itu harusnya ada di Pemprov, harus ada slot yang bisa diisi DPRD-nya. Ini usulan masyarakat Riau. Ketika negara mengakui DPRD memiliki fungsi budgetting, harusnya Pemprov Riau menaati itu," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta kepada Gubernur Riau, Syamsuar, agar mengintruksikan anak buahnya untuk terbuka dan tidak mengedepankan ego sektoral.

"Apa artinya ada regulasi kalau masyarakat tak bisa menikmati, sekali lagi saya katakan membangun Riau itu tidak bisa sendiri," tutupnya. ***