PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah nyata dalam merespons gelombang transformasi digital dengan mendorong kolaborasi erat antara birokrasi, institusi pendidikan, dan organisasi profesi. Sinergi ini dinilai penting guna menyatukan kompetensi ilmu akuntansi dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya saat membuka agenda Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XXIX Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Student Center Universitas Riau, Selasa (8/9/2026). Forum tahunan berskala nasional hasil kerja sama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Universitas Riau ini mengangkat tema Building Future-Ready Accountants: Driving AI-Enabled Sustainability and Integrity for Indonesia 2045.

Tuntutan Profesi di Era Digitalisasi

Erisman menyoroti bahwa pesatnya laju teknologi menuntut para praktisi keuangan untuk terus memperbarui kapasitas diri. Profesi akuntan kini dihadapkan pada kewajiban untuk memperluas wawasan ekonomi makro dan mempraktikkan pemanfaatan teknologi yang senantiasa berpegang pada instrumen etika.

"Di era digitalisasi, profesi akuntan tidak hanya dituntut mampu menyusun laporan keuangan, tetapi juga dituntut untuk adaptif, transparan, berintegritas, dan mampu membaca dinamika ekonomi secara lebih luas," sebutnya.

Menurutnya, meskipun teknologi kecerdasan buatan menawarkan efisiensi tingkat tinggi dalam memproses data dasar, hasil akhirnya tetap membutuhkan filter pertanggungjawaban manusia sebelum dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan strategis oleh instansi maupun entitas bisnis.

"Pemerintah pun sedang menghadapi perubahan yang sama. Teknologi berkembang cepat, data semakin besar, tuntutan transparansi semakin tinggi, sementara keputusan harus dibuat semakin cepat dan tetap dapat dipertanggungjawabkan," beber Erisman.

Modal Profesional Penopang Daerah

Dari sisi perwajahan birokrasi, Pemprov Riau saat ini menaungi 29.721 aparatur sipil negara aktif, dengan rincian 12.601 PNS dan 17.120 PPPK. Pengelolaan sumber daya manusia dalam skala masif tersebut digerakkan melalui sistem merit yang menitikberatkan pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai.

Upaya penataan birokrasi ini turut ditopang oleh ketersediaan ekosistem profesional yang memadai di daerah. Secara statistik, Provinsi Riau berhasil menduduki peringkat kedua nasional dalam Indeks Keinsinyuran Daerah Tahun 2026. Selain itu, tercatat sebanyak 793 akuntan telah terdaftar secara resmi sebagai anggota IAI per akhir 2024, di mana 503 orang di antaranya menyandang status Anggota Utama.

"Untuk itu, kami di Pemprov Riau berharap kapasitas yang telah dimiliki tersebut dapat semakin terhubung dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui kolaborasi yang lebih erat," harapnya.

Melalui penyelenggaraan SNA XXIX ini, jajaran pemerintah daerah menantikan munculnya rumusan maupun riset aplikatif yang mampu menyokong penataan keuangan publik. Erisman menginginkan agar elemen akademik, kalangan profesi, dan aparatur pemerintahan dapat saling bertukar perspektif secara organik.

"Semoga melalui Simposium Nasional Akuntansi XXIX Tahun 2026 ini dapat dihasilkan pemikiran, riset, dan inovasi yang memberikan manfaat bagi pengembangan profesi akuntansi, pembangunan daerah, serta kemajuan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya. ***