PEKANBARU – Ekonom senior Dahlan Tampubolon menilai, tantangan yang dihadapi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kedepannya sangat berat dan kompleks. Menkeu Purbaya dituntut untuk lebih mengintensifkan penegakan hukum dan reformasi pajak yang lebih progresif.

"Penegakan hukum dan reformasi pajak yang lebih progresif perlu diintensifkan, disertai dengan penajaman insentif pajak agar lebih tepat sasaran. Reformasi pajak yang lebih progresif dan penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak," kata Dahlan Tampubolon kepada GoRiau, Rabu (10/9/2025) pagi.

Menurut Dahlan, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mewarisi tanggung jawab yang tidak ringan dari pendahulunya, Sri Mulyani. Meski pondasi yang telah dibangun cukup kokoh, namun Purbaya kini menghadapi serangkaian tugas rumah yang menantang di tengah kondisi fiskal yang kompleks."Keberhasilan Purbaya dalam menyelesaikan warisan ini akan menjadi penentu utama kredibilitas kepemimpinannya di Kementerian Keuangan," kata Dahlan.

Local Expert Kemenkeu Kantor Wilayah Perbendaharaan Riau ini menilai, target-target makroekonomi dan fiskal yang harus dicapai Purbaya sangatlah ambisius dan memerlukan kerja keras yang konsisten. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ditargetkan meningkat secara bertahap dari 5,3 persen tahun 2025 ini menjadi 8 persen pada tahun 2029.

Tantangan terbesar terletak pada peningkatan rasio pajak terhadap PDB, dari 11,52 persen hingga mencapai 15,01 persen pada 2029. Di sisi lain, defisit anggaran harus tetap terjaga dalam kisaran 2,7 persen hingga 2,78 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas maksimal 3 persen yang ditetapkan undang-undang.

"Untuk mencapai target tersebut, Purbaya harus melanjutkan sejumlah reformasi struktural yang sudah berjalan. Reformasi perpajakan menjadi prioritas utama, khususnya pembaruan Core Tax Administration System yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara," kata Dahlan.Strategi peningkatan pendapatan negara yang akan dijalankan Purbaya, kata Dahlan, mencakup beberapa aspek komprehensif. Pembaruan sistem perpajakan akan terus dilanjutkan dengan fokus pada penyederhanaan proses bisnis dan perbaikan tata kelola kelembagaan.

"Selain penegakan hukum dan reformasi pajak yang lebih progresif perlu diintensifkan, kebijakan cukai juga harus diintensifikasi melalui ekstensifikasi objek cukai dan penajaman insentif pajak yang lebih akurat," ujarnya.

Menurut hemat Dahlan, efisiensi belanja negara juga menjadi kunci penting dalam mengelola fiskal di tengah kebutuhan pendanaan program-program prioritas yang besar. Pengelolaan belanja negara memerlukan kehati-hatian khusus, mengingat adanya program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan anggaran besar. Komitmen Menkeu Purbaya menjaga kesehatan fiskal tanpa mengganggu sistem keuangan negara dengan cara menekan belanja yang tidak produktif dan mengoptimalkan sumber daya alternatif seperti Dana Desa. Keberhasilan strategi ini, menurut Dahlan, sangat bergantung pada kemampuan Purbaya memperoleh dukungan politik, terutama dari Presiden Prabowo Subianto, dalam menjaga defisit agar tetap terkendali.

Di sisi lain, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target 8 persen, Menkeu Purbaya harus memastikan investasi dan belanja pemerintah diarahkan ke sektor-sektor produktif. Strategi hilirisasi dan industrialisasi di sektor pertambangan, agrikultur, dan maritim menjadi fokus utama untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor.

Selain itu, peningkatan investasi domestik dan asing yang berorientasi ekspor serta padat karya juga harus didorong, disertai dengan pengembangan ekonomi hijau dan biru. "Transformasi digital di berbagai sektor juga harus dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas," papar Dahlan. ***