PEKANBARU - Menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi dilimpahi tanggung jawab besar untuk memonitoring terelasisasinya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pria kelahiran Indragiri Hilir ini menyebutkan, dirinya akan melakukan beberapa langkah agar realisasi APBD dapat terorganisir secara administrasi. Ia pun meminta agar SKPD bersinergi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau. Dengan begitu, proses pencairan dana akan lebih mudah dan terkoordinir.

"Siklus pencairan harus tertata, mulai dari bagaimana dana disiapkan, pencairannya seperti apa. Apakah di swakelola atau diserahkan kepada pihak ketiga, semua haruslah teroganisir," kata Ahmad Hijazi kepada GoRiau.com, Rabu (3/8/2016) di Pekanbaru.

Hubungan timbal balik antara BPKAD dengan SKPD pun harus terjalin dengan dilakukannya verifikasi dan diimbangi dengan peran biro pembangunan untuk melakukan evaluasi fisik. Sementara itu, akan ada juga tim BPKAD dari bidang Kas Daerah yang akan mendampingi SKPD.

Lanjutnya, ia pun tak segan-segan akan mendatangi setiap SKPD untuk melihat proses pencairan dan menemukan apa saja kendala yang ada. Mau tak mau, semua hal yang 'berbau' APBD sekarang menjadi tugas baru yang harus diterimanya. Apa lagi, Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman kini tengah sibuk mengevaluasi 12 SKPD modal besar dengan serapan APBD rendah. Tentunya hal ini pun menjadi tugas khusus yang harus ia monitoring.

"Pak gubernur telah memberi catatan khusus terhadap 12 SKPD beranggaran besar. Kita akan fokus mendampingi, agar serapan meningkat terlebih bagi SKPD yang yang realisasinya kurang 20 persen," tutupnya. ***