PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Ironi memang, ketika kelompok guru di wilayah perkotaan telah menuai hasil demokrasi dengan 'limpahan' penghasilan, para pengajar di daerah-daerah terpencil justru terkucilkan.

Tuntutan mereka untuk mendapatkan 'secuil' perhatian pemerintah dengan menambah tunjangan transportasi, hingga kini terbukti masih terabaikan.

Seharusnya pula, tidak hanya pemerintah daerah yang menanggung keluhan mereka, menimbang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga terbatas. Pemerintah pusat harus turut andil.

Bupati Pelalawan HM Harris hanya masih mencurahkan janji, langkah-langkah masih tahap strategi yang belum jelas kapan realisasinya. Desakan wakil rakyat pun seakan tidak ada artinya.

"Artinya, kami lihat terlebih dahulu kondisi keuangan Pemda, bisa atau tidak Pemda menambah besaran tunjangan itu," jelas Bupati Harris akhir pekan lalu.

Harris menjelaskan bahwa dirinya juga menginginkan  pendidikan didaerah ini bisa maju. Sambung Bupati, jika pendidikan ini ingin maju, tentunya perhatian serius juga harus diberikan kepada para guru.

"Dihitung dulu berapa dananya untuk bisa memenuhi itu. Kalau tidak bisa di APBD-Perubahan akan kita anggarkan di APBD tahun 2014," tandasnya.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu seperti yang pernah diberitakan di Media ini, sejumlah guru yang bertugas di daerah terpencil dan  sangat terpencil, seperti M Rasyid dan Tohari, mengaku sejak tahun 2006 lalu, tunjangan bagi guru yang mengajar di daerah terpencil sebesar Rp. 500.000, dan Rp.700.000 tunjangan bagi guru yang mengajar di daerah sangat terpencil.

"Sampai saat tunjangan tersebut belum pernah mengalamai kenaikan," ungkap M Rasyid dan Tohari saat itu, mereka menilai jumlah tersebut sudah tidak relevan dengan tingkat kebutuhan saat ini.

Mewakili para guru, Ketua PGRI Pelalawan M Syafi'I, S.Pd, M.Si meminta kepada Pemerintah Daerah, bisa menaikan besaran tunjangan bagi para guru didaerah terpencil dan sangat terpencil.

"Kami minta untuk daerah terpencil dari Rp.500.000 menjadi Rp.2 Juta, dan sangat terpencil dari Rp.700.000 menjadi Rp.2,5 Juta. Agar para guru yang bertugas didaerah tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik," jelasnya.

Syafi'I menambahkan bahwa penambahan tunjangan mesti dilakukan pemerintah, agar banyak guru yang tidak pindah dan  agar termotivasi. Apalagi dengan kondisi saat ini guru juga tidak bisa sepenuhnya ditekan untuk bekerja secara maksimal. Intinya kesejahteraan guru harus ditingkatkan.

Senada dengan pernyataan Ketua PGRI Pelalawan, Anggota DPRD Pelalawan, Nazaruddin Arnazh, juga mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali. Dewan menilai, besaran dana yang diberikan sejak tahun 2006 lalu itu dinilai sangat tidak layak dan sesui dengan tingkat kebutuhan saat ini.

"Pemda Pelalawan agar segera melakukan evaluasi terhadap dana tunjangan bagi guru di daerah terpencil maupun sangat terpenci," katanya.

Nazaruddin mengingatkan bahwa permasalahan ini tentunya harus serius ditangani, agar proses pendidikan didaerah tidak terganggu. Karena itu, dirinya meminta agar pemerintah bisa segera mengevaluasi persoalan ini. Pasalnya, tingginya biaya hidup dan transportasi di wilayah terpenci dan sangat terpencil sangat tinggi dan beda dengan daerah perkotaan.

Misalnya saja, Nazaruddin mencontohkan, di Kecamatan Kuala Kampar. Di wilayah seperti kecamatan Kuala Kampar sangat tinggi untuk biaya hidup, terlebih di sana untuk transportasi dengan jalur air sangat mahal. Karena menurutnya, majunya dunia pendidikan juga harus diiringi tingkatkesejahteraan para guru, selain itu sangat perlunya dilengakpi fasilitas penunjangnya.

"Kami minta Pemda untuk menaikkan besaranya. Selain itu, agar para guru yang ditempatkan di sana bisa lebih ringan maka mess para guru yang ada juga harus dibenahi dan jika sekolah tersebut belum ada, maka secara bertahap untuk segera dibangun," pungkasnya.(ilm)