PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru memilih pendekatan yang tidak biasa dalam menyelesaikan persoalan piutang pajak kendaraan di wilayahnya. Alih-alih menggelar razia koersif di jalan raya, otoritas kota justru mengedepankan komunikasi persuasif lewat gerakan kaum perempuan.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyambut baik data tunggakan dari pemerintah provinsi dan langsung memasang target pencairan piutang hingga 60 persen. Guna merealisasikannya, strategi unik diluncurkan dengan memberdayakan para kader Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pekanbaru.

Langkah taktis ini diinisiasi langsung oleh Ketua TP-PKK Kota Pekanbaru, Sulastri A. Dalam skema pergerakannya, ratusan ibu-ibu kader PKK di setiap kecamatan percontohan diajak aktif turun langsung dari rumah ke rumah untuk mendata objek pajak sekaligus memberikan imbauan.

"Jadi kami melihat, bahwa masyarakat hanya malas bukan tidak ada uang untuk membayar pajak. Maka dari itu, kami berdayakan kader PKK untuk datang ke rumah masyarakat, sehingga mereka bisa membayarkan pajak tanpa harus repot pergi ke kantor Samsat," ungkap Agung Nugroho, Senin (8/6/2026).

Ratusan Personel Siap Bergerak di Lima Kecamatan

Kesiapan operasional di lapangan telah dimatangkan melalui pembekalan teknis intensif selama dua hari pada akhir Mei lalu oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melalui UPT Pendapatan 1. Tercatat ada 389 kader yang kini siap menjadi garda terdepan penagihan.

Sebaran personel difokuskan pada lima wilayah kecamatan percontohan yang memiliki tingkat kepadatan objek pajak tinggi. Adapun rinciannya meliputi 34 kader di Kecamatan Pekanbaru Kota, 35 kader di Kecamatan Lima Puluh, 34 kader di Kecamatan Sail, 155 kader di Kecamatan Tenayan Raya, dan 51 kader di Kecamatan Kulim.

"Kader PKK diminta untuk mendata dan mengimbau masyarakat membayar pajak kendaraan. Selain itu, mereka juga mendata jumlah kendaraan serta status pajak yang sudah atau belum dibayarkan," jelas Kepala UPT Pendapatan 1 Bapenda Pekanbaru, Fitri Wulandari, SE.

Metode ketuk pintu ini diharapkan mampu mengikis kepasifan warga yang enggan mengurus administrasi ke kantor bersama Samsat. Kehadiran kader PKK sebagai jembatan informasi dinilai jauh lebih efektif dalam menyadarkan masyarakat akan pentingnya kontribusi pajak terhadap kelangsungan pembangunan daerah. ***