JAKARTA – Ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas pangan utama seperti kedelai dan gandum kini menjadi titik lemah krusial di tengah memanasnya geopolitik global. Dinamika rantai pasok dan fluktuasi harga energi dunia berpotensi besar mengancam stabilitas ketahanan pangan nasional.

Pengamat agrifood, Emanuella Bungasmara Ega Tirta, menyebut pasokan dua komoditas vital tersebut masih sangat bersandar pada Amerika Serikat. Kondisi ini tidak sekadar menyangkut ketersediaan barang di pasaran, melainkan sangat terpengaruh oleh kelancaran jalur distribusi logistik antarnegara.

"Jika kita fokus pada produk yang masih bergantung pada impor seperti kedelai dan gandum, itu memang menjadi sorotan utama dari Amerika Serikat," ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Kerentanan ini makin nyata jika mengamati pergerakan di jalur pengiriman krusial seperti Selat Hormuz. Ketegangan di kawasan tersebut tidak hanya berisiko memutus rantai pasok, tetapi juga mendongkrak biaya logistik secara tajam. Tingginya harga minyak dunia ikut membebani proses distribusi yang pada akhirnya akan diteruskan ke konsumen dalam bentuk lonjakan harga pangan di dalam negeri.

Pemerintah sebenarnya terus mendorong upaya diversifikasi negara asal impor. Berdasarkan data USDA dan FAO, negara seperti Argentina, Brasil, dan Paraguay merupakan eksportir utama kedelai dunia. Namun, jalur distribusi dari wilayah Amerika Selatan tersebut tetap berpotensi melewati titik-titik rawan konflik, sehingga risiko hambatan pasokan tidak sepenuhnya hilang.

Sementara itu, posisi China sebagai importir kedelai terbesar di dunia dinilai kurang kompetitif untuk diandalkan dalam situasi darurat karena tingginya tingkat konsumsi domestik mereka. Alternatif pasokan gandum dan serealia dari negara tetangga seperti Malaysia serta Vietnam juga dianggap tidak efektif. Jika kedua negara itu ternyata masih mengandalkan pasokan dari Amerika Serikat, skema tersebut justru akan memperpanjang rantai pasok dan menambah beban biaya.

Ega turut menyoroti kesepakatan dagang terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dinilai makin mengikat. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah diwajibkan mengimpor 2 juta metrik ton gandum, 3,5 juta metrik ton kedelai, serta 3,8 juta metrik ton soymeal per tahun selama lima tahun pertama. Meski volume tersebut dijadwalkan menurun setelah periode awal berakhir, kewajiban impor tetap berlanjut.

"Perjanjian ini pada dasarnya tidak mengubah pola impor secara signifikan karena Amerika Serikat memang telah lama menjadi pemasok utama, namun ini menegaskan bahwa dalam jangka menengah ketergantungan terhadap impor masih sulit dihindari," jelasnya.***