PEKANBARU - Meski sudah puluhan tahun terpisah secara administasi, namun masih ada masyarakat yang nasibnya terluntang lantung akibat ketidakjelasan status.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepualauan Meranti, Yanti Komalasari kepada GoRiau.com, Selasa (21/12/2021) pasca reses di beberapa titik di Dapilnya .

GoRiau Anggota DPRD Riau Dapil Dumai,
Anggota DPRD Riau Dapil Dumai, Bengkalis, dan Kepualauan Meranti, Yanti Komalasari.

"Mereka ibaratnya hidup teluntang-lantung dalamĀ  kepastian administrasi. Secara jarak, mereka dekat ke Dumai, tapi secara administasi mereka masuk kawasan Bengkalis," kata Politisi Golkar ini.

Persoalan administrasi, ujarnya, sebenarnya tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Namun, ketidakjelasan status ini membuat masyarakat kesulitan dalam menerima program pembangunan.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, kata Yanti, mereka sudah hampir 10 tahun tidak pernah menikmati pembangunan dari pemerintah. Dimana, pembangunan yang diterima pada tahun 2012 lalu.

"Mereka gak masalah ngurus surat-surat ke Bengkalis, atau pindah adminisitqsi ke Dumai. Yang penting bagi mereka itu adalah pembangunan. Karena, sejak 2012 sudah tidak ada lagi pembangunan yang mereka rasakan," tuturnya.

Adapun daerah-daerah yang berada di tapal batas itu ialah Bukit Abbas, Bangsal Aceh, dan KampungĀ  Baru. Ketidakjelasan ini dikarenakan ada daerah yang sebagian masuk Dumai dan sebagian lagi masuk Bengkalis.

"Misalnya di RT 1-10 itu masuk Bengkalis, tapi RT 11-12 itu ada di Dumai. Masyarakat sudah berkirim surat kemana-mana tapi tak direspon, kita berharap ini menjadi perhatian pemerintah," tutupnya. ***