PEKANBARU – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Pemuda dan Mahasiswa Peduli Hukum Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Jalan Teratai, Kecamatan Sukajadi, Senin (15/6/2026). Mereka menuntut keterbukaan informasi yang jelas mengenai ke mana saja aliran dana pajak daerah disalurkan selama ini.

Massa menilai publik berhak mengetahui kondisi riil dari penerimaan daerah. Keterbukaan informasi ini dinilai sangat penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal pengelolaan anggaran yang bersumber dari kantong rakyat.

Persoalan alokasi dana menjadi poin utama yang disuarakan di tengah lapangan. Massa mempertanyakan kejelasan pembagian hasil dari berbagai sektor pajak yang dipungut setiap hari dari aktivitas ekonomi masyarakat kota.

"Masyarakat sebagai pembayar pajak berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai penggunaan dana tersebut," kata orator aksi, Nofrizal.

Menurutnya, aliran uang yang berasal dari Pajak Restoran, Kafe dan Warkop, Pajak Reklame, Pajak Hotel, hingga Pajak Hiburan harus dipaparkan secara gamblang. Publik perlu mengetahui seberapa besar kontribusi sektor-sektor ini terhadap pembangunan fasilitas umum, layanan kesehatan, pendidikan, serta perbaikan infrastruktur di jalan-jalan kota.

Gelombang protes ini berjalan dengan pengawalan dari aparat. Perwakilan massa menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat mengenai ke mana uang pajak mereka mengalir.

Aspirasi dari para pendemo ini kemudian ditanggapi langsung oleh manajemen instansi terkait. Perwakilan pemerintah setempat menyatakan siap menampung masukan tersebut untuk menjadi bahan evaluasi internal dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keterbukaan informasi publik ke depan. ***