PEKANBARU, GORIAU.COM - Forum Indonesia untuk tranparansi Anggaran (Fitra) Riau mengecam Pemerintah Provinsi Riau. Pasalnya, pada tahun 2013, Pemprov kembali menganggarkan Rp23.5 M untuk pembangunan tugu yang tak lebih adalah berhala.

Koordinator Riset Fitra Riau, Triono Hadi dalam rilisnya menyatakan bahwa dari anggaran tersebut jelas, bahwa pemerintah Provinsi Riau di akhir rezim Rusli Zainal berupaya untuk menghamburkan-hamburkan uang APBD dengan membangun berhala-berhala moderen di Kota Pekanbaru.

Pada APBD tahun 2013, Riau menganggarkan Rp7,5 untuk membangun tugu PON dan ISG, kemudian juga ada anggaran pembangunan monumen Bahasa Indonesia Rp16 M.

"Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan itu cukup fantastis dan tidak masuk akal. Hanya sebatas membangun tugu kok sampai Rp7,5 miliar," kata Triono Hadi.

Dijelaskan, untuk pembangunan tugu PON dan ISG yang berada di samping pustaka sudah tiga kali dianggarkan di APBD Provinsi Riau. Pada tahun 2011 untuk menyusun DED tugu PON dan ISG telah menghabiskan Rp.279.156.225. kemudian ditahun 2012 masih juga dianggarkan untuk review tugu PON dan ISG Rp250.000.000. dan ditahun 2013 dianggarkan lagi Rp7,5 miliar.

Dengan demikian hanya sebatas membangun ''berhala'', pemerintah harus mengelontorkan duit masyarakat lebih dari Rp.8 miliar. Ditambah lagi untuk membangun ''berhala'' yang berlindung dengan ''Monumen Bahasa Indonesia'' dengan anggaran Rp16 miliar. Fakta di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau masih saja ''maniak'' membangun hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

''Apa manfaat tugu PON dan ISG bagi masyarakat, lebih lagi monumen Bahasa Indonesia? Kalau mereka (Pemerintah dan DPRD) berpikir dan berkaca dari hasil bangunan veneu spektakuler itu. Apa yang bisa di dapat dari bangunan venue-venue olahraga itu? Yang ada justru APBD Riau 2013 membengkak dengan anggaran pemeliharaan gedung, dan dimungkinkan akan terus membengkak untuk tahun-tahun berikutnya,'' tambah Triono Hadi.

''Kami juga menyesali sikap DPRD Riau yang hanya seperti ''macan ompong'' dalam mengawasi pemerintah daerah Riau. Faktanya, banyak anggaran di APBD yang tidak masuk akal namun tetap disahkan. Boleh mengadakan bangunan-bangunan yang bersifat kesenian dan lain sebagainya. Namun apakah tanggung jawab pemerintah yang lain sudah terselesaikan semunya. 1.700 Rumah sekolah (RKB) dalam kondisi rusak, 65 persen jalan provinsi juga dalam kondisi rusak, dan masih banyak lagi prioritas utama yang harus didahulukan sebagai penunjang meningkatnya ekonomi masyarakat. (rls)