PEKANBARU - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Swasta Provinsi Riau menyoroti ketimpangan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Keluhan ini disampaikan dalam musyawarah sekaligus konferensi pers yang digelar di Pekanbaru, Sabtu (27/6/2026).

Para kepala sekolah menilai pemerintah daerah belum memberikan perhatian seimbang bagi kelangsungan institusi pendidikan swasta. Kondisi ini membuat puluhan sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta mengalami kekurangan peserta didik yang cukup parah dan belum mendapat kejelasan kuota penerimaan dari Pemerintah Provinsi Riau.

"Sampai hari ini pemerintah lebih banyak memikirkan sekolah negeri. Padahal jumlah sekolah swasta di Provinsi Riau lebih banyak dibandingkan sekolah negeri. Namun kami tidak pernah diberikan kejelasan mengenai kuota siswa baru untuk sekolah swasta," ujar Ketua MKKS SMA/SMK Swasta Provinsi Riau, Muhammad Faisal, SPd MPd.

Faisal menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan swasta yang semakin memprihatinkan dalam tiga tahun terakhir. Ia secara khusus menyoroti rencana pemerintah menambah sekolah negeri di tengah banyaknya sekolah swasta yang mengalami krisis peserta didik.

"Kalau sekolah dengan jumlah siswa di bawah 200 dianggap sudah mati, mengapa masih ada rencana menambah sekolah lagi, sementara sekolah yang sudah ada saja banyak yang kekurangan murid?" urainya.

"Apakah kami sekolah swasta ini menjadi anak haram sehingga kurang diperhatikan? Padahal tujuan kami jelas, ikut memajukan dunia pendidikan di Provinsi Riau, khususnya di Kota Pekanbaru," tegasnya.

Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan sekolah memaparkan kondisi riil penerimaan peserta didik baru yang jauh dari target daya tampung. Berikut rincian pendaftar di berbagai sekolah swasta:

  • * SMK Telkom: daya tampung 350 siswa, baru terisi 250 siswa.
  • * SMK Ekatama: daya tampung 100 siswa, baru 14 pendaftar.
  • * SMK Dwi Sejahtera: daya tampung 100 siswa, baru 15 pendaftar.
  • * SMK Tunas Karya: daya tampung 100 siswa, baru 11 pendaftar.
  • * SMK Global: daya tampung 60 siswa, baru 20 pendaftar.
  • * SMK PGRI: daya tampung 200 siswa, baru 45 pendaftar.
  • * SMK Plus Terpadu: daya tampung 150 siswa, baru enam pendaftar secara offline.
  • * SMK Sultan Muazzam Syah: daya tampung 91 siswa, baru 46 pendaftar.
  • * SMK Multi Mekanik Makmur: daya tampung 350 siswa, baru 140 pendaftar.
  • * SMK Ikasari Pekanbaru: daya tampung 324 siswa, baru 221 pendaftar.
  • * SMK Teknologi Riau: daya tampung 100 siswa, baru 15 pendaftar.
  • * SMK Setia Dharma: daya tampung 100 siswa, baru 20 pendaftar.
  • * SMK Migas Melayu Riau: daya tampung 100 siswa, baru 60 pendaftar.
  • * SMK Pelayaran YAPPI: daya tampung 100 siswa, baru 47 pendaftar.
  • * SMK Hasanah Pekanbaru: daya tampung 350 siswa, belum mencapai 100 pendaftar.
  • * SMK Akbar: daya tampung 250 siswa, baru 170 pendaftar.
  • * SMK IT AL Hisa: daya tampung 90 siswa, baru 12 pendaftar.

Selain minimnya siswa, para kepala sekolah juga mempertanyakan penghentian penyaluran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang sudah berlangsung sekitar satu tahun. Program dukungan anggaran tersebut sebelumnya telah diatur melalui Peraturan Gubernur dan menjadi penyokong penting bagi kelangsungan pendidikan swasta.

Berdasarkan informasi dari rapat dengar pendapat bersama DPRD Riau, penyaluran BOSDA dihentikan sementara waktu. Keputusan ini diambil sambil menunggu kepastian transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah.

"Kami hanya menginginkan pemerataan pendidikan. Sekolah swasta adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang juga memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu kami berharap perhatian pemerintah dapat diberikan secara adil kepada seluruh sekolah, tanpa membedakan status negeri maupun swasta," tutupnya. ***