PEKANBARU, GORIAU.COM - Proses pemilihan kepala daerah (Plkada) serentak yang digelar Desember 2015 sudah memasuki tahap verifikasi pasangan calon kepala daerah. Pada 24 Agustus 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon kepala daerah yang berhak bertarung pada Pilkada serentak.

Terkait hal itu, Forum Diskusi Publik (FDP) bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Islam Riau (UIR) menggelar diskusi publik mengangkat tema: ''Pilkada dan Korupsi''.

Menurut Koordinator FDP Amril Jambak, diskusi publik ini akan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Agustus 2015 di aula Fikom UIR, di Kampus UIR. Jalan Kaharuddin Nasution, Pekanbaru. ''Diskusi ini berkat kerja sama kami dengan Fikom UIR,'' ucap Amril, Rabu (19/8/2015).

Amril menambahkan, diskusi publik ini merupakan pelaksanaan yang ke-13 kali. ''Tidak hanya di Pekanbaru, kita juga telah menggelar di Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU), media di Batam, Provinsi Kepri. Insya Allah diskusi juga akan digelar di beberapa provinsi di Sumatera,'' katanya.

Sementara itu, Dekan Fikom UIR Dr H Ahmad Tarmizi Yusa, MA, menambahkan, dalam diskusi ini pihaknya mengundang beberapa pembicara, dua dari bakal calon kepala daerah di Provinsi Riau yang akan bertarung pada Desember mendatang, dari Kejati Riau, Polda Riau, pengamat hukum tata negara dari Universitas Riau Mexsasai Indra, SH, MH dan pengamat kebijakan publik dari UIR Dr H Ahmad Tarmizi Yusa, MA.

''Diskusi ini akan dipandu Hasan Basril, dosen Fikom UIR yang juga Pemimpin Redaksi GoRiau.com,'' kata Tarmizi.

''Insya Allah, berdasarkan konfirmasi kita terakhir, pemateri (pembicara, red) dan moderator sudah menyatakan kesdediaannya hadiran dalam diskusi publik yang digelar FDP dan Fikom UIR ini,'' tambahnya.

''Kita berharap, pada Pilkada serentak tahun 2015, 2017 dan selanjutnya, terilih kepala daerah yang tidak bernafsu korupsi, sehingga program pembangunan benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat. Khusus di Provinsi Riau, kita berharap tidak ada lagi kepala daerah yang terjerat kasus korupsi,'' harap dosen pasca sarjana UIR ini.rls