JAKARTA – Pemerintah membuka kembali blokir anggaran sebesar Rp129 triliun dari 99 kementerian/lembaga (K/L) usai selesainya pelaksanaan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Pembukaan ini menandai percepatan realisasi belanja negara untuk mendukung program prioritas nasional.

“Kami sudah membuka blokir. Sampai saat ini angkanya mencapai Rp129 triliun,” kata Dirjen Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025, Selasa (17/6/2025).

Luky menjelaskan, dana yang dibuka ini diprioritaskan untuk K/L yang baru terbentuk di kabinet baru, dengan fokus utama pada belanja pegawai dan operasional. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto seperti sektor pendidikan, pertanian, dan infrastruktur.

Sebelumnya, Inpres 1/2025 menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp256,1 triliun dari belanja K/L dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah. Efisiensi ini telah dirampungkan pada 7 Maret 2025, dan kini pemerintah mulai memfokuskan kembali penggunaan anggaran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mendapat izin dari Presiden untuk melakukan refocusing, relokasi, serta pembukaan blokir guna memastikan belanja K/L lebih tajam dan tepat sasaran.

Dengan dibukanya kembali anggaran, akselerasi belanja negara mulai terlihat. Hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja telah mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target tahunan Rp3.621,3 triliun. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan realisasi April yang sebesar Rp806,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp694,2 triliun, terdiri atas belanja K/L Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L Rp368,5 triliun. (ant)